medcom.id, Jakarta: Hasil monitoring Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penyebaran vaksin palsu teridikasi berada di lima wilayah provinsi. Penanggulangan kasus ini akan dilakukan terus menerus hingga tuntas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Selasa (26/7/2016). Puan meminta, kasus vaksin palsu segera dituntaskan tanpa membuat gaduh.
"Tujuan rakor ini juga untuk mencegah dan menertibkan sehingga tidak terjadi kegaduhan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan segera untuk menuntaskan dampak vaksin palsu," kata Puan.
Lima wilayah Provinsi yang telah diperiksa BPOM dan terindikasi mendapat sebaran vaksin palsu. Wilayah tersebut yakni Provinsi DKI Jakarta, Banten, Palembang, Pekanbaru dan Bengkulu. Menurut Puan, BPOM telah melakukan introspeksi dan evaluasi terkait kegiatan di wilayah yang termonitoring tersebut.
"Saat ini polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun demi menjaga ketenangan dan kenyamanan, kemenkes akan memberikan vaksin ulang setelah anaknya didata," kata Puan.
Belum ungkap Rumah Sakit Lain
Pemerintah belum mau mengungkap rumah sakit lain di lima provinsi yang terindikasi menjadi wilayah penyebaran vaksin palsu. Hingga saat ini baru 14 rumah sakit dengan 23 tersangka yang telah terungkap.
Menko Puan menilai, tindakan lanjut penegakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Menurutnya, upaya penuntasan kasus ini harus dilakukan tanpa terjadi permasalahan di masyarakat.
"Untuk mencegah supaya tidak ada dampak dari tertangkapnya pelaku, polisi sudah melakukan tindakan yang dianggap perlu sehingga tidak terjadi kegaduhan," kata Puan.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan vaksin palsu Maura Linda Sitanggang mengatakan, pihaknya terus melakukan pendataan dan verifikasi untuk vaksinasi korban paparan. Meski lima wilayah provinsi telah terindikasi menjadi penyebaran vaksin palsu, Maura tak gamblang menyampaikan rumah sakit mana saja yang telah terpapar.
"Baru 14 (rumah sakit), selebihnya belum ada laporan Satgas. Kita memverifikasi terus," kata Maura.
Masih di lokasi yang sama, Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Antam Novambar menganggap semua rumah sakit yang ikut terlibat adalah korban. Pihaknya saat ini tengah fokus terhadap penyidikan tersangka yang telah ditahan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.
"Rumah sakit juga korban. Yang tersangka sudah jelas semua siapa yang ditahan, siapa yang sudah ditetapkan. Sisanya ya korban semua. Bidan ada dua dokternya satu (tersangka), sisanya korban, termasuk kita semua," kata Antam.
medcom.id, Jakarta: Hasil monitoring Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penyebaran vaksin palsu teridikasi berada di lima wilayah provinsi. Penanggulangan kasus ini akan dilakukan terus menerus hingga tuntas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Selasa (26/7/2016). Puan meminta, kasus vaksin palsu segera dituntaskan tanpa membuat gaduh.
"Tujuan rakor ini juga untuk mencegah dan menertibkan sehingga tidak terjadi kegaduhan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan segera untuk menuntaskan dampak vaksin palsu," kata Puan.
Lima wilayah Provinsi yang telah diperiksa BPOM dan terindikasi mendapat sebaran vaksin palsu. Wilayah tersebut yakni Provinsi DKI Jakarta, Banten, Palembang, Pekanbaru dan Bengkulu. Menurut Puan, BPOM telah melakukan introspeksi dan evaluasi terkait kegiatan di wilayah yang termonitoring tersebut.
"Saat ini polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun demi menjaga ketenangan dan kenyamanan, kemenkes akan memberikan vaksin ulang setelah anaknya didata," kata Puan.
Belum ungkap Rumah Sakit Lain
Pemerintah belum mau mengungkap rumah sakit lain di lima provinsi yang terindikasi menjadi wilayah penyebaran vaksin palsu. Hingga saat ini baru 14 rumah sakit dengan 23 tersangka yang telah terungkap.
Menko Puan menilai, tindakan lanjut penegakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Menurutnya, upaya penuntasan kasus ini harus dilakukan tanpa terjadi permasalahan di masyarakat.
"Untuk mencegah supaya tidak ada dampak dari tertangkapnya pelaku, polisi sudah melakukan tindakan yang dianggap perlu sehingga tidak terjadi kegaduhan," kata Puan.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan vaksin palsu Maura Linda Sitanggang mengatakan, pihaknya terus melakukan pendataan dan verifikasi untuk vaksinasi korban paparan. Meski lima wilayah provinsi telah terindikasi menjadi penyebaran vaksin palsu, Maura tak gamblang menyampaikan rumah sakit mana saja yang telah terpapar.
"Baru 14 (rumah sakit), selebihnya belum ada laporan Satgas. Kita memverifikasi terus," kata Maura.
Masih di lokasi yang sama, Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Antam Novambar menganggap semua rumah sakit yang ikut terlibat adalah korban. Pihaknya saat ini tengah fokus terhadap penyidikan tersangka yang telah ditahan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.
"Rumah sakit juga korban. Yang tersangka sudah jelas semua siapa yang ditahan, siapa yang sudah ditetapkan. Sisanya ya korban semua. Bidan ada dua dokternya satu (tersangka), sisanya korban, termasuk kita semua," kata Antam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
