medcom.id, Jakarta: Komisaris Jenderal Tito Karnavian masuk dalam bursa bakal calon Kapolri. Namun jenderal bintang tiga ini dinilai belum saatnya menjadi pemimpin di Korps Bhayangkara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu dinilai terlalu muda menjadi pimpinan tertinggi Polri.
"Diharapkan, Komjen Tito Karnavian tidak ikutan dalam bursa calon kapolri saat ini, mengingat Kepala BNPT itu masih panjang masa dinasnya," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam pesan elektronik kepada Metrotvnews.com, Senin (6/6/2016).
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia.
Sejak 10 tahun terakhir, kata Neta, Polri sudah menyiapkan para kader calon pimpinannya dengan sistem assesment. Polri sebenarnya punya banyak kader terbaik untuk calon pimpinannya.
"IPW menilai, masih banyak senior yang jauh di atas Tito, sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi kapolri. Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau ada pihak tertentu yang mendorong Tito untuk menjadi calon atau bahkan menjadi Kapolri," imbuhnya.
Komisaris Jenderal Tito Karnavian--MI/Permana
Kalau pun Tito menjadi kapolri, lanjut Neta, dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya. Kalaupun Tito bisa saja menjadi kapolri di masa mendatang karena masa pensiunnya masih lama, yakni 2022.
"Presiden Jokowi diharapkan memilih calon kapolri dari kader terbaik, yang punya integritas, dedikasi, pengalaman, prestasi, kepemimpinan, dan jaringan yang bisa diterima masyarakat luas, baik di internal maupun eksternal," ucapnya.
Neta meminta dalam memilih calon kapolri, Presiden tidak mendengarkan suara-suara orang yang tidak jelas, yang tidak paham visi dan misi Polri ke depan. Patokan yang perlu diperhatikan Presiden adalah Pasal 11 ayat 6 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Ke depan Polri membutuhkan figur kapolri yang bisa membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa Polri makin profesional dan modern, mampu membuat Polri cepat merespons laporan masyarakat, mampu menjaga keamanan, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian," terangnya.
Kapolri setelah Jenderal Badrodin Haiti bisa diharapkan berjalan maksimal dan makin profesional dalam melayani masyarakat. Masa bakti Jenderal Badrodin Haiti di Polri akan segera berakhir. Diperkirakan, jabatan Kapolri akan ditanggalkan Badrodin pada akhir Juli nanti karena dia akan pensiun.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti--Antara/ M Agung Rajasa.
Siapa pengganti Badrodin Haiti, masih menjadi teka-teki. Sebab sejumlah suara juga menginginkan perpanjangan alumnus terbaik Akpol 1982 ini. Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional M Nasser menyatakan, masa jabatan Badrodin tidak akan diperpanjang karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Dalam UU, yang bisa diperpanjang adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan khusus. Kapolri itu bukan jabatan dengan keahlian khusus. Misal, tenaga teknologi informasi atau penjinak bom, itu baru keahlian khusus,” kata Nasser, 9 Mei.
Dengan acuan tersebut, Nasser mengatakan sudah ada enam perwira tinggi yang akan diajukan menjadi pengganti Badrodin. Mereka adalah perwira tinggi yang sudah menjadi jenderal bintang tiga atau berpangkat komisaris jenderal (Komjen).
Mereka adalah Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan, Inspektur Pengawas Umum Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Syafruddin, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso, dan Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komjen Suhardi Alius.
Di luar enam nama itu, ada satu lagi yang bisa ikut dalam bursa pencalonan Kapolri, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Pol Ari Dono Sukmanto. Nama lain yang berpangkat Komjen tapi dianggap tidak bisa menggantikan Badrodin adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Noer Ali. Dia akan pensiun September nanti.
Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Tito Karnavian tidak akan direkomendasikan ke Presiden Jokowi. Tito masih terlalu muda dan akan memotong banyak generasi di Polri.
medcom.id, Jakarta: Komisaris Jenderal Tito Karnavian masuk dalam bursa bakal calon Kapolri. Namun jenderal bintang tiga ini dinilai belum saatnya menjadi pemimpin di Korps Bhayangkara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu dinilai terlalu muda menjadi pimpinan tertinggi Polri.
"Diharapkan, Komjen Tito Karnavian tidak ikutan dalam bursa calon kapolri saat ini, mengingat Kepala BNPT itu masih panjang masa dinasnya," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam pesan elektronik kepada
Metrotvnews.com, Senin (6/6/2016).
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia.
Sejak 10 tahun terakhir, kata Neta, Polri sudah menyiapkan para
kader calon pimpinannya dengan sistem assesment. Polri sebenarnya punya banyak kader terbaik untuk calon pimpinannya.
"IPW menilai, masih banyak senior yang jauh di atas Tito, sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi kapolri. Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau ada pihak tertentu yang mendorong Tito untuk menjadi calon atau bahkan menjadi Kapolri," imbuhnya.
.jpg)
Komisaris Jenderal Tito Karnavian--MI/Permana
Kalau pun Tito menjadi kapolri, lanjut Neta, dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya. Kalaupun Tito bisa saja menjadi kapolri di masa mendatang karena masa pensiunnya masih lama, yakni 2022.
"Presiden Jokowi diharapkan memilih calon kapolri dari kader terbaik, yang punya integritas, dedikasi, pengalaman, prestasi, kepemimpinan, dan jaringan yang bisa diterima masyarakat luas, baik di internal maupun eksternal," ucapnya.
Neta meminta dalam memilih calon kapolri, Presiden tidak mendengarkan suara-suara orang yang tidak jelas, yang tidak paham visi dan misi Polri ke depan. Patokan yang perlu diperhatikan Presiden adalah Pasal 11 ayat 6 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Ke depan Polri membutuhkan figur kapolri yang bisa membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa Polri makin profesional dan modern, mampu membuat Polri cepat merespons laporan masyarakat, mampu menjaga keamanan, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian," terangnya.
Kapolri setelah Jenderal Badrodin Haiti bisa diharapkan berjalan maksimal dan makin profesional dalam melayani masyarakat. Masa bakti Jenderal Badrodin Haiti di Polri akan segera berakhir. Diperkirakan, jabatan Kapolri akan ditanggalkan Badrodin pada akhir Juli nanti karena dia akan pensiun.
.jpg)
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti--Antara/ M Agung Rajasa.
Siapa pengganti Badrodin Haiti, masih menjadi teka-teki. Sebab sejumlah suara juga menginginkan perpanjangan alumnus terbaik Akpol 1982 ini. Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional M Nasser menyatakan, masa jabatan Badrodin tidak akan diperpanjang karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Dalam UU, yang bisa diperpanjang adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan khusus. Kapolri itu bukan jabatan dengan keahlian khusus. Misal, tenaga teknologi informasi atau penjinak bom, itu baru keahlian khusus,” kata Nasser, 9 Mei.
Dengan acuan tersebut, Nasser mengatakan sudah ada enam perwira tinggi yang akan diajukan menjadi pengganti Badrodin. Mereka adalah perwira tinggi yang sudah menjadi jenderal bintang tiga atau berpangkat komisaris jenderal (Komjen).
Mereka adalah Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan, Inspektur Pengawas Umum Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Syafruddin, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso, dan Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komjen Suhardi Alius.
Di luar enam nama itu, ada satu lagi yang bisa ikut dalam bursa pencalonan Kapolri, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Pol Ari Dono Sukmanto. Nama lain yang berpangkat Komjen tapi dianggap tidak bisa menggantikan Badrodin adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Noer Ali. Dia akan pensiun September nanti.
Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Tito Karnavian tidak akan direkomendasikan ke Presiden Jokowi. Tito masih terlalu muda dan akan memotong banyak generasi di Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
