Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) berpidato soal pendidikan antikorupsi di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Foto: MI/Adam Dwi
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) berpidato soal pendidikan antikorupsi di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Foto: MI/Adam Dwi

Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum 2019

Nasional antikorupsi
Juven Martua Sitompul • 11 Desember 2018 19:19
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi mulai diimplementasikan pada Juli 2019. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang berintegritas.
 
"Iya, pokoknya pertengahan tahun harus sudah jalan. Periode kami kan tinggal tahun depan, Desember selesai," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai membuka Rakornas Pendidikan Antikorupsi di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.
 
Saut mengatakan sejumlah materi telah disiapkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Namun, kata dia, belum diputuskan apakah materi antikorupsi ini jadi mata pelajaran khusus atau hanya disisipkan pada mata pelajaran umum lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan bicara strukturnya, yang penting nilainya. Semua materi bisa diinsersi (diletakkan pada) mata pelajaran seperti PPKN, kedokteran, atau bahkan biologi," ujarnya.
 
Menurut Saut, ada sembilan poin dalam pendidikan antikorupsi, yakni jujur, adil, berani, tanggung jawab, sederhana, peduli, mandiri, kerja keras, dan disiplin. Sembilan poin ini dapat disisipkan ke dalam setiap mata pelajaran di sekolah atau perguruan tinggi.
 
"Yang paling penting karakternya, ketika Anda sudah berkarakter, dikasih ilmu apa saja bisa," ucap Saut.
 
Baca: Mata Pelajaran PMP Akan Kembali ke Kurikulum
 
Menristek Dikti M Nasir yang hadir dalam Rakornas Pendidikan Antikorupsi ini menyatakan sudah membahas pembelajaran antikorupsi hingga pada tahapan teknis bersama para rektor. Dia menyebut pembelajaran antikorupsi dan pembelajaran wawasan kebangsaan serta bela negara akan dimasukkan ke dalam mata kuliah dasar umum (MKDU).
 
"Mata kuliah antikorupsi harus ada, mata kuliah bela negara dan kebangsaan harus ada. Tinggal nanti diatur berapa kali topiknya," kata Nasir.
 
Nasir mengatakan, selain MKDU, pembelajaran antikorupsi juga dapat disisipkan pada mata kuliah lain. Saat ini, mata kuliah yang terkait hukum, kedokteran, ekonomi, dan teknik sudah mulai disisipkan dengan pembelajaran kode etik.
 
"Unsur etik menjadi penting agar berjalan sesuai pedoman, yaitu masalah transparansi, fairness, akuntabilitas, dan responsibilitas. Ini menjadi sangat penting," katanya.
 

 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif