Tokoh Agama Ramai-ramai Tolak 'People Power'

Jakarta: Tokoh agama dan kalangan pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menolak seruan people power. Para tokoh agama mengajak masyarakat kembali bersatu usai Pemilu 2019.  "Apa pun hasil pemilu kemarin, mari bersabar menunggu keputusan yang sah dan kita tolak adanya people power," kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Indramayu Warmin Permana seperti dilansir dari Antara, Rabu, 15 Mei 2019. Warmin meminta masyarakat tak terprovokasi dengan ajakan dan seruan terkait people power. Dia mengingatkan jangan sampai persatuan dan kesatuan anak bangsa terpecah hanya karena pemilu.  Ketua MUI Indramayu, Syathori juga menegaskan lembaganya menolak keras adanya seruan pengerahan massa atau people power. Dia meminta masyarakat tak perlu menanggapi seruan itu.  "Kami MUI Kabupaten Indramayu menolak adanya people power," tegasnya. Baca juga: Penolakan Prabowo atas Hasil Pemilu Jadi Preseden Buruk Tak hanya di Indramayu, penolakan seruan people power juga diungkapkan oleh tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka mengajak masyarakat untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. "Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antarumat beragama pasca-Pemilu Serentak 2019 merupakan hal penting yang harus kita lakukan," kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin KH Idhadurrohman di Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Imam Besar Masjid Agung Darussalam Cilacap KH Muslikhun Azhari juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Cilacap untuk menolak seruan people power. Menurutnya seruan itu menyalahi aturan perundang-undangan.  "Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa mempertahankan kondisi yang sudah cukup baik, aman, dan tertib. Kondisi di mana kita bisa nyaman melaksanakan aktivitas apa pun, beribadah, dan bekerja agar tetap dijaga dengan baik," katanya. Istilah people power sempat digaungkan oleh Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Amien Rais. Amien mengancam akan mengerahkan people power ketimbang menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi bila ada kecurangan pada Pemilu 2019. Amien menyebut mekanisme penyelesaian di MK sia-sia.