Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal

Legislator Desak Jaksa Pinangki Diseret ke Ranah Hukum

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Kautsar Widya Prabowo • 30 Juli 2020 16:05
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Habiburokman meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian dalam memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ia menilai Jaksa Pinangki telah melakukan tindak pidana terkait pertemuannya dengan terpidana perkara korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.
 
"Dugaan tindak pidana membantu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 221 KUHP," ujar Habiburokman melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Ia meminta Kejaksaan Agung dapat mendalami lebih jauh keterlibatan Jaksa Pinangki dalam pelarian buron kelas kakap itu.Terutama mengetahui komunikasi yang terjalin antara Pinangki dengan Djoko.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pencopoton jabatan Jaksa Pinangki dari kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung dinilai sekadar sanksi administratif. Berdasarkan pasal 12 ayat (4) Kode Perilaku Jaksa tertulis, penonaktifan tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin terkait status Jaksa sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS).
 
Baca: Kejagung Copot Jaksa Pinangki, Diduga Bertemu Djoko Tjandra
 
Kejaksaan Agung mencopot Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, Pinangki Sirna Malasari. Ia terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik perilaku jaksa karena diduga bertemu dengan terpidana perkara korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.
 
"Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Pencopotan Jaksa Pinangki tertuang dalam keputusan Nomor KEP-4-041/B/WJA/07/2020 yang diteken Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi pada 29 Juli 2020. Setia menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural.
 
"Artinya dinonjobkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," jelas Hari.
 

(SUR)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif