Pengawasan 3 Profesi Ini Kunci Indonesia Jadi Anggota FATF

Bali: Indonesia resmi bergabung menjadi negara anggota Financial Action Task Force (FATF). Keanggotaan di FATF ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah perjalanan panjang sejak 2015. Status keanggotaan ini membuat pengawasan terhadap kejahatan pencucian uang semakin optimal. "Capaian ini merupakan prestasi luar biasa bagi Indonesia, khususnya bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi yang mendukung penuh dan terlibat dalam keanggotaan Indonesia di FATF," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kemenkumham, Cahyo R Muzhar, melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023. Pernyataan Cahyo itu dikemukakan di depan perwakilan seluruh Kanwil Kemenkumham dalam Rapat Kerja Teknis Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Menurut Cahyo, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras Ditjen AHU yang ditugaskan mengawal pengawasan terhadap tiga profesi yaitu akuntan, pengacara, dan notaris.  Menurut dia, profesionalisme dari ketiga profesi tersebut dinilai menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk bergabung menjadi negara anggota FATF. "Sepanjang 2023 Ditjen AHU telah berpartisipasi secara aktif dalam agenda-agenda berskala internasional yang sangat mempengaruhi posisi strategis Indonesia secara geopolitik," ujar Cahyo. Cahyo menyebutkan, di tahun ini Ditjen AHU juga sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum internasional The 61st Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO) Annual Session. Salah satu hasilnya adalah Indonesia berhasil mendorong isu illegal fishing agar masuk menjadi rekomendasi yang diharapkan akan dikategorikan sebagai transnational organized crime.  "Keberhasilan ini dapat mendukung posisi Indonesia di tingkat internasional dalam bentuk pengakuan negara lain atas kepemimpinan Indonesia di kancah politik luar negeri," kata dia.   Optimalkan kinerja dalam negeri Selain di ranah internasional, Cahyo berpesan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU di rumah sendiri, baik di pusat maupun wilayah, dapat dioptimalkan. Khususnya dalam melakukan tugas pengawasan notaris.  Pasalnya, sebanyak 60 persen pekerjaan dan permasalahan yang ada di Ditjen AHU berkaitan dengan notaris. "Fungsi pengawasan dan pembinaan notaris menjadi penting karena banyak layanan Ditjen AHU yang ada di badan usaha maupun badan hukum yang diproses melalui notaris,” kata Cahyo. Dia juga berpesan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam mendukung program stategis Ditjen AHU dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya pada 2024. Pelaksanaan layanan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.  "Perlu disusun program yang konkret pada Kantor Wilayah serta dilakukan evaluasi per triwulan, baik dari segi anggaran maupun capaian,” ujar Cahyo. Di pertemuan ini Dirjen AHU juga melantik 31 Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode 2021-2024 dan Pengganti Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2022-2025.  Menurut dia, Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris merupakan jabatan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris. Pengawasan atas profesi notaris pun menjadi faktor pendorong keanggotaan Indonesia dalam FATF. "Berbicara mengenai pengawasan notaris, tentunya tidak terlepas dari peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris untuk memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU/TPPT), yang dampaknya pada kredibilitas keamanan investasi Indonesia di mata para investor," kata dia.   Apa itu FATF? Indonesia resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Presiden FATF pada penutupan plenary meeting FATF, Jumat, 27 Oktober 2023 di Paris, Prancis.  Status keanggotaan ini diperoleh setelah melalui serangkaian pengujian. Mulai dari penilaian on-site visit mutual evaluation review (MER) oleh tim FATF pada Juli-Agustus 2020 hingga review yang telah dilakukan pada Plenary Meeting FATF pada Juni 2023. Baca: Dukung Penuh Keanggotaan FATF, Begini Komitmen Polri FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.  Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara. Selain itu, status sebagai anggota FATF juga diharapkan bisa meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik di dalam maupun luar negeri.