Baiq Nuril (Foto:Antara/Dhimas B Pratama)
Baiq Nuril (Foto:Antara/Dhimas B Pratama)

Pemerintah Didesak Kirimkan Surat Rekomendasi Amnesti Baiq Nuril

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 12 Juli 2019 15:19
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera mengirimkan surat rekomendasi pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.
 
Diharapkan, proses kajian hukum yang dilakukan segera disampaikan kepada lembaga legislatif.
 
"Saya berharap surat dari Presiden bisa kita terima pada Senin mendatang," kata Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet, saat dtemui di lobi Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Golkar itu menjanjikan, tindak lanjut rekomendasi amnesti Baiq Nuril di DPR akan dilakukan secepat mungkin. Surat akan segera dibawa ke rapat paripurna dan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka memberikan penugasan kepada Komisi III.
 
"Selesai paripurna, hari itu juga kita rapat Bamus. Karena ini harus cepat kita selesaikan," ujar dia.
 
Seperti diketahui, berbagai pihak mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.
 
"Agenda masa sidang cukup pendek jika kita menunggu hasil pertimbangan dari berbagai pihak, kemudian mendukung Presiden menggunakan hak prerogatif, artinya Presiden kami harap juga bisa segera berkirim surat secepatnya. Jadi, 16 Juli pada saat (sidang) paripurna terdekat (amnesti dibahas)," kata politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, yang mendampingi Baiq Nuril, di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Menurut dia, amnesti sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Pihaknya bukan mengajukan, tetapi menunggu respons dari Presiden atas saran dari berbagai pihak, salah satunya DPR.
 
Rieke tak ingin ada anggapan amnesti ini bentuk intervensi kepala negara terhadap proses hukum. Amnesti adalah hak konstitusi yang diberikan negara kepada seorang presiden.
 
"Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang tidak mengintervensi proses hukum, tetapi berupaya untuk keadilan dalam hukum," ucap Rieke.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif