Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: Medcom.id/Lukman Diah Sari.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: Medcom.id/Lukman Diah Sari.

Jenderal Tito: KPK Butuh Polri

Nasional capim kpk
Cindy • 25 Juni 2019 12:17
Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau para perwira tinggi (pati) Polri untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Sebab, dia ingin ada anggotanya yang menjadi pimpinan KPK untuk mempermudah kerja sama.
 
"Kita berharap, saya sebagai pimpinan Polri, tentunya berharap ada unsur Polri di dalam Komisioner KPK. Kenapa? Untuk kerja sama," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Menurut dia, peran anggota kepolisian sangat penting. Karena kepolisian memiliki jaringan yang luas di seluruh daerah, punya kemampuan yang mumpuni di bidang pemberantasan korupsi dan sejarah yang baik di Lembaga Antirasuah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk bekerja sama menangani dan mencegah korupsi itu adalah Polri. Karena Polri memiliki jaringan sampai dengan ke daerah-daerah," ujar Tito.
 
Dia juga menyinggung kemampuan anggotanya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pidana. Anggotanya dinilai terlatih dan mengerti tentang informasi dan teknologi (IT).
 
"Dan jangan lupa, temen-temen KPK juga banyak yang dididik di lingkungan penyidikan Reserse Polri," ucap dia.
 
Anggota Polri, lanjut dia, juga banyak yang bertugas di KPK. Dia mencontohkan Irjen (Purn) Taufiequrachman Ruki yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK dan Irjen Basaria Panjaitan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.
 
"Di tingkat Deputi juga ada. Kemudian di tingkat penyidikan juga cukup banyak Perwira Polisi yang ada di situ. Di penyidik-penyidik pun banyak sekali," terang Tito.
 
Anggota Polri di KPK juga menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun. Mereka ditarik kembali ke jajaran Polri untuk memperkuat penanganan korupsi.
 
"Sekaligus menjadi role model untuk memperbaiki kultur di dalam Polri dalam rangka menekan budaya korupsi, dan mereformasi birokrasi," tutupnya.
 
Sebelumnya, pansel capim KPK meminta pegawai Kejaksaan Agung hingga anggota Polri untuk ikut mendaftar sebagai Capim KPK. Capim KPK diharapkan memiliki latar belakang praktisi hukum maupun institusi penegak hukum negara.
 
"Pansel itu mengumumkan pendaftaran tapi juga jemput bola. Jadi kita melihat nama-nama yang potensial itu akan kita hubungi agar dia mendaftar," kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juni 2019.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif