Komisaris Utama PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim ditahan KPK. Foto: Whisnu Mardiansyah/Medcom.id
Komisaris Utama PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim ditahan KPK. Foto: Whisnu Mardiansyah/Medcom.id

KPK Tahan Tersangka Kasus Restitusi Pajak

Nasional Restitusi Pajak
Whisnu Mardiansyah • 13 November 2019 22:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris Utama PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim. Darwin merupakan salah seorang tersangka dalam kasus dugaan suap restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga pada 2015 dan 2016.
 
"Mereka (Darwin Maspolim) ditahan selama 20 hari pertama,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November 2019.
 
Darwin keluar dari markas KPK sekitar pukul 19.02 WIB. Dia irit bicara saat 'diseret' masuk ke dalam mobil tahanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Total ada lima tersangka dalam kasus ini. Darwin diduga sebagai pemberi suap dalam kasus ini.
 
Suap sebesar Rp1,8 miliar itu diberikan kepada Kepala‎ Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga; Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT Wahana Auto Ekamarga, Jumari; anggota Tim Pemeriksa Pajak PT Wahana Auto Ekamarga, M Naim Fahmi; dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Hadi Sutrisno. Uang itu untuk menyetujui pengajuan restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar.
 
PT Wahana Auto Ekamarga merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis sebagai diler dan pengelola layanan sales, services, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.
 
Darwin disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Yul, Hadi, Jumari, dan Naim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif