Tata Kelola Pelabuhan Perlu Dibenahi untuk Cegah Korupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo) membantu memperbaiki tata kelola pelabuhan untuk menghapus tindakan koruptif. Perbaikan tata kelola juga harus dibarengi dengan peningkatan integritas untuk memastikan celah korupsi di pelabuhan tertutup. "Upaya perbaikan tata kelola pelabuhan harus dibarengi dengan peningkatan integritas seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan tersebut, agar sistem untuk meminimalisasi tingkat kerentanan korupsi dapat berjalan optimal," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Agustus 2022. Nawawi mengatakan peningkatan integritas pegawai PT Pelindo bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yakni mengikuti pendidikan antikorupsi yang digelar KPK.   Sementara itu, perbaikan tata kelola bisa dilakukan dengan memperbaiki masalah yang ditemukan. Salah satunya yakni biaya logistik pelabuhan yang mahal. "Berdasarkan temuan tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), hal itu dipicu oleh beberapa faktor diantaranya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum terintegrasi dan tumpang tindih," ujar Nawawi. Nawawi mengatakan mahalnya biaya logistik juga terjadi karena banyaknya instansi pemerintah yang terlibat di pelabuhan. Kemahalan biaya logistik itu juga diperburuk dengan minimnya koordinasi antarinstansi. PT Pelindo diminta membantu KPK untuk memperbaiki masalah ini. Para pegawai PT Pelindo juga diminta konsisten meningkatkan integritasnya selama bekerja. Bantuan dari PT Pelindo diyakini bisa mempercepat penutupan celah korupsi di pelabuhan.