medcom.id, Jakarta: Polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri juga mengusik para tokoh lintas agama. Bahkan, mereka mengajak Presiden Joko Widodo untuk bertemu khusus membahas Budi Gunawan.
Khatib Am Syuriah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Abdul Malik Madani mengatakan polemik soal Budi Gunawan jangan sampai berkepanjangan dan berkembang ke luar konteks. Dia khawatir polemik ini justru kontraproduktif dengan cita-cita pemerintahan.
"Maksud kami supaya kontroversi tidak berkepanjangan, kemudian kedua institusi ini (KPK dan Polri) bisa secepatnya melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang kredibel," kata Abdul Malik Madani usai berdiskusi dengan pimpinan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2015).
Menurut Malik, tokoh lintas agama dari PBNU, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD) mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Malik menuturkan, seseorang yang ditetapkan tersangka oleh KPK biasanya tak akan lolos dari jerat hukum. Maka sebaiknya, presiden dengan kebijakannya mencari calon lain pengganti Budi.
"Kemungkinannya kalau memang ada kesempatan bertemu presiden, yang seperti itu akan disampaikan," imbuh Abdul.
Selain itu, lanjut Abdul, persatuan tokoh lintas agama tersebut akan mendorong Polri untuk membuka akses seluas-luasnya bagi KPK agar bisa mengembangkan sekaligus menuntaskan kasus Budi Gunawan. Hal ini menurut Abdul juga sangat penting untuk melancarkan tugas KPK dan mempercepat upaya 'pembersihan' di internal Polri.
"Sepanjang itu dilakukan oleh KPK, dan KPK berhasil membuktikan diri bersih dari kepentingan (politik) seperti itu, kami dari tokoh lintas agama menyatakan berada di belakang KPK lahir dan batin," pungkas Abdul.
medcom.id, Jakarta: Polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri juga mengusik para tokoh lintas agama. Bahkan, mereka mengajak Presiden Joko Widodo untuk bertemu khusus membahas Budi Gunawan.
Khatib Am Syuriah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Abdul Malik Madani mengatakan polemik soal Budi Gunawan jangan sampai berkepanjangan dan berkembang ke luar konteks. Dia khawatir polemik ini justru kontraproduktif dengan cita-cita pemerintahan.
"Maksud kami supaya kontroversi tidak berkepanjangan, kemudian kedua institusi ini (KPK dan Polri) bisa secepatnya melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang kredibel," kata Abdul Malik Madani usai berdiskusi dengan pimpinan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2015).
Menurut Malik, tokoh lintas agama dari PBNU, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD) mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Malik menuturkan, seseorang yang ditetapkan tersangka oleh KPK biasanya tak akan lolos dari jerat hukum. Maka sebaiknya, presiden dengan kebijakannya mencari calon lain pengganti Budi.
"Kemungkinannya kalau memang ada kesempatan bertemu presiden, yang seperti itu akan disampaikan," imbuh Abdul.
Selain itu, lanjut Abdul, persatuan tokoh lintas agama tersebut akan mendorong Polri untuk membuka akses seluas-luasnya bagi KPK agar bisa mengembangkan sekaligus menuntaskan kasus Budi Gunawan. Hal ini menurut Abdul juga sangat penting untuk melancarkan tugas KPK dan mempercepat upaya 'pembersihan' di internal Polri.
"Sepanjang itu dilakukan oleh KPK, dan KPK berhasil membuktikan diri bersih dari kepentingan (politik) seperti itu, kami dari tokoh lintas agama menyatakan berada di belakang KPK lahir dan batin," pungkas Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
