medcom.id, Jakarta: Peneliti Senior LIPI Ikrar Nusa Bakti memperkirakan DPR akan menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Keyakinan itu muncul karena dewan berjanji akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Khususnya terkait calon kapolri. Awalnya kita duga ada faksi yang oposan terhadap pemerintah, justru pernyataan politiknya 'Apapun keputusan Presiden, melantik atau tidak melantik, kami akan mendukung'," kata Ikrar dalam diskusi di Kantor Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2015).
Hal itu dijadikan Ikrar sebagai tolak ukur bahwa tidak akan terjadi golakan yang berarti pada proses fit and proper test Badrodin. Penolakan mungkin hanya keluar dari segelintir anggota dewan.
Indikator DPR akan sepakat dengan calon kapolri usulan Jokowi karena anggaran tambahan untuk pembangunan rumah aspirasi di daerah pemilihan jumlahnya sangat besar, yakni Rp1,6 triliun. Anggota DPR dinilainya, akan terhibur dengan anggaran itu.
"Rp1,6 triliun itu bukan anggaran yang sedikit untuk membangun rumah aspirasi, yang kita tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya nanti," ujar Ikrar.
Anggota DPR juga akan mendapatkan tambahan Tim Asistensi yang keseluruhannya menjadi lima orang per anggota. Ikrar sempat menyoroti fenomena adanya tambahan tiga orang baru. Pertama, kata dia, Anggota Komisi III Arsul Sani dari FPPP pernah curhat, sebagai anggota dewan, dirinya tak memerlukan tambahan itu.
Pengumuman calon kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan di saat yang tepat juga jadi pertimbangan dewan. Diakui Juru Bicara Ketua DPR, Nurul Arifin surat resmi presiden tersebut, baru diterima pihaknya beberapa jam setelah penutupan masa sidang.
"Saya punya keyakinan. Walaupun keyakinan seorang peneliti bisa salah. Cuma peneliti tidak boleh bohong dari hati nuraninya. Bahwa persoalan calon kapolri di DPR akan aman," ungkap dia.
Saat ini, politikus Senayan sedang reses. DPR akan kembali bersidang secara penuh mulai 23 Maret mendatang.
medcom.id, Jakarta: Peneliti Senior LIPI Ikrar Nusa Bakti memperkirakan DPR akan menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Keyakinan itu muncul karena dewan berjanji akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Khususnya terkait calon kapolri. Awalnya kita duga ada faksi yang oposan terhadap pemerintah, justru pernyataan politiknya 'Apapun keputusan Presiden, melantik atau tidak melantik, kami akan mendukung'," kata Ikrar dalam diskusi di Kantor Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2015).
Hal itu dijadikan Ikrar sebagai tolak ukur bahwa tidak akan terjadi golakan yang berarti pada proses fit and proper test Badrodin. Penolakan mungkin hanya keluar dari segelintir anggota dewan.
Indikator DPR akan sepakat dengan calon kapolri usulan Jokowi karena anggaran tambahan untuk pembangunan rumah aspirasi di daerah pemilihan jumlahnya sangat besar, yakni Rp1,6 triliun. Anggota DPR dinilainya, akan terhibur dengan anggaran itu.
"Rp1,6 triliun itu bukan anggaran yang sedikit untuk membangun rumah aspirasi, yang kita tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya nanti," ujar Ikrar.
Anggota DPR juga akan mendapatkan tambahan Tim Asistensi yang keseluruhannya menjadi lima orang per anggota. Ikrar sempat menyoroti fenomena adanya tambahan tiga orang baru. Pertama, kata dia, Anggota Komisi III Arsul Sani dari FPPP pernah curhat, sebagai anggota dewan, dirinya tak memerlukan tambahan itu.
Pengumuman calon kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan di saat yang tepat juga jadi pertimbangan dewan. Diakui Juru Bicara Ketua DPR, Nurul Arifin surat resmi presiden tersebut, baru diterima pihaknya beberapa jam setelah penutupan masa sidang.
"Saya punya keyakinan. Walaupun keyakinan seorang peneliti bisa salah. Cuma peneliti tidak boleh bohong dari hati nuraninya. Bahwa persoalan calon kapolri di DPR akan aman," ungkap dia.
Saat ini, politikus Senayan sedang reses. DPR akan kembali bersidang secara penuh mulai 23 Maret mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
