Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Tak Segan Gunakan Pasal Hukuman Mati Jika Ditemukan Bukti

Nasional kpk kasus korupsi pemberantasan korupsi Edhy Prabowo Juliari P Batubara
Candra Yuri Nuralam • 23 Februari 2021 07:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggunakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jika ditemukan bukti dalam pengembangan kasus. Lembaga Antikorupsi tak bisa sembarangan berbuat tanpa adanya bukti.
 
"Tentu, baik di tingkat penyidikan maupun fakta-fakta hukum hasil persidangan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 23 Februari 2021.
 
Menurut Ali, hukuman mati untuk pelaku korupsi secara normatif diatur dalam pasal itu. KPK bisa menindaklanjuti kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara maupun mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pasal hukuman mati jika ditemukan bukti kuat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, Ali merespons pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyebut pelaku korupsi tidak bisa dihukum mati. Ali mengatakan pernyataan Taufan tidak sepenuhnya benar.
 
"KPK sebagai bagian dari aparat penegak hukum tentu tidak dalam kapasitas berpendapat setuju atau tidak terkait penerapan hukuman mati tersebut," ujar Ali.
 
Komisi Antirasuah meminta masyarakat bersabar. Masyarakat diminta mempercayakan penanganan dua kasus mantan menteri itu ke penyidik. KPK berjanji mengusut kasus ini dengan semua bukti riil.
 
"Dalam penghukuman pelaku korupsi, kebijakan KPK saat ini tidak hanya menghukum pidana badan berupa penjara sebagai efek jera namun juga memaksimalkan pemulihan hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery melalui tuntutan denda, uang pengganti, maupun perampasan aset lainnya," kata Ali.
 
Baca: Edhy Prabowo: Jangankan Hukuman Mati, Lebih Dari Itu Saya Siap
 
Sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menilai pelaku korupsi tidak bisa dihukum mati. Menghukum mati koruptor disebut melanggar aturan internasional.
 
"Hukuman mati itu hanya diizinkan untuk tindak pidana yang disebut the most serious crime (seperti pelanggaran HAM berat)," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema Saat Kapolsek Yuni Pesta Sabu & Eks Menteri Korupsi, Minggu, 21 Februari 2021.
 
Taufik mengatakan hanya ada empat kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat yang boleh dihukum mati dalam aturan internasional. Yakni, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang.
 
Korupsi berada satu tingkat di bawah pelanggaran HAM berat. Sehingga, kata dia, penggunaan hukuman mati untuk pelaku korupsi masih sulit dilakukan bahkan bisa menimbulkan kontroversi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif