Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Foto: MI/Panca Syurkani.
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Foto: MI/Panca Syurkani.

Karen Agustiawan tak Mau Gegabah Ajukan Praperadilan

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Damar Iradat • 25 September 2018 16:08
Jakarta: Soesilo Aribowo, kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan, masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya atas penetapan status tersangka kepada kliennya. Dia menimbang keuntungan bila mengajukan gugatan praperadilan.
 
"Untuk praperadilan nanti kita akan diskusi karena kita musti pertimbangkan plus dan minusnya," kata Soesilo saat dijumpai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.
 
Menurut dia, praperadilan harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai pengajuan gugatan praperadilan malah merugikan Karen. "Kalau dipraperaperadilan, untung atau tidak belum tahu kita. Apa malah tambah sprindik (surat perintah penyidikan) baru," tegas dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejauh ini, sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus akuisisi ROC Oil Ltd (Australia) oleh Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi senilai Rp568 miliar. Selain Karen, tersangka lain adalah mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik ST Siahaan, Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan, dan mantan Manajer M&A Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto.
 
Baca: Pengacara Ingin Penahanan eks Bos Pertamina Ditangguhkan
 
Perkara ini bermula pada 2009 ketika PT Pertamina (Persero) mengakuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company LTd di Lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Pembelian berdasarkan agreement for sale and purchase-BMG project tanggal 27 Mei 2009.
 
Dalam pelaksanaannya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Pengambilan keputusan investasi diduga tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. Hal ini membuat keuangan Pertamina dirugikan USD31.492.851 dan AUD26.808.244 atau setara Rp568,06 miliar.
 
Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif