medcom.id, Jakarta: Belakangan wacana pergantian Kapolri, mulai ramai diperbincangkan, sejumlah nama sudah digadang-gadang pandas duduk di kursi nomor satu institusi Polri. Calon Kapolri penganti Jenderal Sutarman diharapkan mampu menerjemahkan pikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi penegakkan hak asasi manusia (HAM).
"Pemikirian Presiden Jokowi, Kejaksaan dan Kepolisian akan didorong untuk penanganan korupsi yang lebih itensif," kata Ketua Masyarakat Anti Korupsi (Marak) Agus Yohanes, di Jakarta, Minggu (4/1/2015).
Mengingat selama ini, tambahnya, penanganan korupsi di dua institusi itu, kalah jauh dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi dinilai hanya dapat dilakukan pimpinan lembaga dan institusi yang mempunyai moralitas, profesional, wibawa, memiliki panutan dan integritas yang tinggi.
"Feeling saya cuma satu, yakni Komjen Budi Gunawan yang cocok memimpin Polri ke depan. Budi sangat mendukung pemberantasan korupsi, utamanya di institusi Polri. Juga masalah HAM dia adalah sosok yang bersih dari masalah itu," imbuhnya.
Memang, tambah pendiri LSM Kontras ini, pernah ada tudingan yang tak mengenakan dilontarkan kepada Komjen Budi Gunawan, ternyata tudingan itu tidak terbukti setelah internal Polri melakukan penyidikan dan pemeriksaan mendalam.
Agus menambahkan, dalam penanganan korupsi ini bukan berarti peran KPK dibatasi namun sebagai dua lembaga penegak hukum yang sudah lama berdiri, akan lebih dioptimalkan lagi. Bahkan akan ada pembagian tugas peran, KPK menangani penanganan korupsi dalam skala nasional, sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian lebih diutamakan menangani korupsi di daerah-daerah.
Tak bisa dipungkiri, lanjut pemerhatian korupsi, masalah korupsi di Indonesia sudah menyebar luas ke penjuru nusantara. KPK jelas tak mampu menangani secara total, karena selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga tidak memiliki perwakilan di daerah dibangin Kejaksaan dan Kepolisian yang sudah menyebar di setiap daerah.
Dilanjutkan, selain korupsi juga masalah HAM yang selalu menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Paling tidak dalam perjalanan ke depan kasus HAM yang dilakukan oleh aparat, termasuk kepolisian harus dapat dieleminir. Mengingat, banyak kasus HAM masa lalu, membuat masyarakat tidak puas dengan penanganan yang dilakukan Kepolisian. "Nah ini tugas Kapolri Baru untuk penanganan HAM yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat kembali memiliki kepercayaan yang tinggi kepada institusi kepolisian dalam penegakan HAM," terangnya.
Agus menambahkan pimpinan Kejaksaan sudah ada, kini tinggal pimpinan Kepolisian yang belum ditunjuk. Hingga kini sudah ada beberapa calon penganti Jenderal Sutarman. "Kalau saya amati lebih dari lima calon, malah jumlah ini bisa terus bertambah. Nah semua calon itu pasti mengerucut satu orang untuk diserahkan ke Presiden Jokowi," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Belakangan wacana pergantian Kapolri, mulai ramai diperbincangkan, sejumlah nama sudah digadang-gadang pandas duduk di kursi nomor satu institusi Polri. Calon Kapolri penganti Jenderal Sutarman diharapkan mampu menerjemahkan pikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi penegakkan hak asasi manusia (HAM).
"Pemikirian Presiden Jokowi, Kejaksaan dan Kepolisian akan didorong untuk penanganan korupsi yang lebih itensif," kata Ketua Masyarakat Anti Korupsi (Marak) Agus Yohanes, di Jakarta, Minggu (4/1/2015).
Mengingat selama ini, tambahnya, penanganan korupsi di dua institusi itu, kalah jauh dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi dinilai hanya dapat dilakukan pimpinan lembaga dan institusi yang mempunyai moralitas, profesional, wibawa, memiliki panutan dan integritas yang tinggi.
"
Feeling saya cuma satu, yakni Komjen Budi Gunawan yang cocok memimpin Polri ke depan. Budi sangat mendukung pemberantasan korupsi, utamanya di institusi Polri. Juga masalah HAM dia adalah sosok yang bersih dari masalah itu," imbuhnya.
Memang, tambah pendiri LSM Kontras ini, pernah ada tudingan yang tak mengenakan dilontarkan kepada Komjen Budi Gunawan, ternyata tudingan itu tidak terbukti setelah internal Polri melakukan penyidikan dan pemeriksaan mendalam.
Agus menambahkan, dalam penanganan korupsi ini bukan berarti peran KPK dibatasi namun sebagai dua lembaga penegak hukum yang sudah lama berdiri, akan lebih dioptimalkan lagi. Bahkan akan ada pembagian tugas peran, KPK menangani penanganan korupsi dalam skala nasional, sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian lebih diutamakan menangani korupsi di daerah-daerah.
Tak bisa dipungkiri, lanjut pemerhatian korupsi, masalah korupsi di Indonesia sudah menyebar luas ke penjuru nusantara. KPK jelas tak mampu menangani secara total, karena selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga tidak memiliki perwakilan di daerah dibangin Kejaksaan dan Kepolisian yang sudah menyebar di setiap daerah.
Dilanjutkan, selain korupsi juga masalah HAM yang selalu menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Paling tidak dalam perjalanan ke depan kasus HAM yang dilakukan oleh aparat, termasuk kepolisian harus dapat dieleminir. Mengingat, banyak kasus HAM masa lalu, membuat masyarakat tidak puas dengan penanganan yang dilakukan Kepolisian. "Nah ini tugas Kapolri Baru untuk penanganan HAM yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat kembali memiliki kepercayaan yang tinggi kepada institusi kepolisian dalam penegakan HAM," terangnya.
Agus menambahkan pimpinan Kejaksaan sudah ada, kini tinggal pimpinan Kepolisian yang belum ditunjuk. Hingga kini sudah ada beberapa calon penganti Jenderal Sutarman. "Kalau saya amati lebih dari lima calon, malah jumlah ini bisa terus bertambah. Nah semua calon itu pasti mengerucut satu orang untuk diserahkan ke Presiden Jokowi," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
