Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Empat Bos Perusahaan Swasta Diperiksa Terkait Korupsi IPDN

Nasional kasus suap kasus ipdn
Juven Martua Sitompul • 12 Juli 2019 10:53
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan empat petinggi perusahaan swasta. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
 
Para petinggi yang dipanggil yakni Direktur PT Graha Inti Alam, Hari Susanto; Direktur Utama PT Timur Mas Abadi, Harry Agus Tanzil; Direktur Utama PT Arus Berkat Bersama, Triwahyu Wicaksono; dan Direktur PT Mayang Sakti, Zaliansyah Fitriadi.
 
"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah terus mendalami peran PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya selaku penggarap proyek pembangunan gedung IPDN. Kuat dugaan kedua korporasi ini terlibat skandal pembangunan IPDN.
 
Penyidik menggeledah kantor PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya di Jakarta untuk memperkuat bukti. Sejumlah dokumen dan bukti elektronik disita dari kedua lokasi tersebut.
 
Teranyar, penyidik menyita sejumlah dokumen dari staf Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Waskita Karya Setiadi Pratama dan staf PT Kakanta Andi Sastrawan yang menjadi pelaksana lapangan proyek IPDN Gowa. Dokumen itu diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
 
(Baca juga:Bau Suap di Pembangunan Kampus IPDN)
 
Dudy Jocom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara. KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.
 
Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan adanya proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak itu menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta.
 
Dari pertemuan itu, disepakati adanya pembagian proyek. Proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap PT Waskita Karya sementara PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Dudy Jocom cs diduga meminta fee 7% dari setiap proyek itu.
 
Akibat kasus ini negara mengalami kerugian sekitar Rp21 miliar. Nilai kerugian itu berdasarkan kekurangan pekerjaan pada kedua proyek tersebut, untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan negara merugi Rp11,18 Miliar, dan untuk proyek kampus IPDN di Sulawesi Utara merugi Rp9,378 miliar.
 
Dudy Jocom, Adi Wibowo dan Dono Purwoko disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif