Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.

Menkumham Khawatir Pengawasan Narapidana Korupsi Kendor

Nasional kasus korupsi nusakambangan
Fachri Audhia Hafiez • 25 Juni 2019 16:16
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly khawatir narapidana korupsi tak terawasi jika dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan. Apalagi, Lapas Nusakambangan berada terpisah dari Pulau Jawa.
 
"Saya justru khawatir kalau ditaruh ke situ (Nusakambangan) khusus korupsi, justru kita kehilangan kontrol karena dia di pulau khusus. Nanti bisa gawat," kata Yasonna ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Yasonna mengaku belum ada koordinasi lebih jauh mengenai pemindahan narapidana korupsi. Selain itu, Lapas Nusakambangan telah didesain untuk pengamanan ekstra. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan narapidana yang bersikap baik tak bisa dipindahkan ke lapas berstatus pengamanan ekstra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nusakambangan itu kan untuk super maksimum security. Kalaupun ada medium security misalnya ada seorang napi dari super maksimum, kemudian dia semakin baik, semakin baik tidak mungkin kita pindah ke maksimum," ujar Yassona.
 
Baca: Wiranto Segera Berembuk Lapas Koruptor di Pulau Terpencil
 
Sebelumnya, KPK bersikukuh meminta komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menjalankan rekomendasi perbaikan Lapas. Salah satunya pemindahan terpidana korupsi ke Nusakambangan.
 
KPK menilai, pemindahan ke Lapas Nusakambangan bisa memberi efek jera bagi koruptor yang liar. KPK juga mengingatkan Kemenkumham terkait beberapa kegagalan Ditjenpas dalam mengelola Lapas Sukamiskin. Salah satunya, gagal mencegah praktik rasuah yakni suap jual beli fasilitas sel mewah yang menjerat mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen.
 
Secara keseluruhan, ada tiga poin yang diminta KPK untuk segera ditindaklanjuti Kemenkumham. Pertama, perihal pemindahan narapidana korupsi ke Lapas Nusakambangan.
 
Kedua, terkait revisi peraturan menteri tentang remisi yang telah di-review KPK. Aturan tentang remisi yang ada sekarang dinilai berpotensi transaksional. Terakhir, evaluasi pedoman teknis sistem pemasyarakatan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif