Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. MI/Susanto.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. MI/Susanto.

KPK Berharap Penggeledahan dan Penyitaan Tak Dipersulit

Nasional kpk
M Sholahadhin Azhar • 21 Januari 2020 19:17
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan (KPK), Nawawi Pomolango berharap Lembaga Antirasuah tak dipersulit dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan. Ini merespons rencana penerbitan tujuh peraturan turunan terkait undang-undang (UU) tentang KPK.
 
"Dalam arti bukan hanya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK, tapi juga meliputi tindakan penggeledahan dan penyitaan pada Kejaksaan dan Kepolisian," kata Nawawi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.
 
Nawawi menuturkan salah satu poin mengganjal yakni terkait rencana peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penggeledahan dan penyitaan. Namun, ia tak memerinci lebih jauh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mengenai adanya rencana PP tentang hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi, ini terdengar baru," ujarnya.
 
Nawawi berpesan perumusan aturan turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada regulasi yang menyusahkan atau parsial. Ia menyebut penggeledahan dan penyitaan satu paket dengan penindakan itu.
 
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan tiga peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres) soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan baru ini turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
 
Tiga PP yang akan diterbitkan terkait pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas, hasil penggeledahan, dan penyitaan tindak pidana korupsi, dan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara.
 
Sementara itu, empat perpres yang akan dikeluarkan, yakni soal supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, gaji dan tunjangan pegawai KPK, besaran hak keuangan dan fasilitas dewan pengawas KPK, serta organisasi dan tata kerja pimpinan KPK dan organ pelaksana KPK.
 
"Untuk yang izin prakarsa dari Presiden belum terbit, sehingga belum dapat dilakukan pembahasan draf," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.
 
Ketujuh aturan baru tersebut belum sampai ke meja Jokowi. Aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif