Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

RUU Pemasyarakatan Dinilai Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional lembaga pemasyarakatan
Juven Martua Sitompul • 19 September 2019 04:31
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sikap DPR yang sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) melemahkan pemberantasan korupsi. Apalagi, wacana RUU tersebut akan menghapus pembebasan bersyarat.
 
"Kalau kita bersikap kompromi terhadap pelaku korupsi tentu saja itu bisa disebut memperlemah pemberantasan korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
 
Lembaga Antirasuah belum membaca detail draft revisi UU yang dibahas tersebut. Namun, kata Febri, KPK dengan tegas meminta peraturan pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham tidak dihilangkan melainkan menambah syarat-syarat pembebasan bersyarat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi lebih ketat untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius termasuk tipikor tentu saja. Sehingga misalnya syarat untuk menjadi justice collaborator atau whistleblower yang kemudian ditetapkan sesuai peraturan yang ada," kata dia.
 
Febri mengatakan aturan pembebasan bersyarat pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA dan MK tidak pernah mempersoalkan soal pembebasan bersyarat tersebut.
 
"Jadi kalau ada aturan baru harapan KPK tentu aturan yang baru itu bisa lebih memperkuat pemberantasan korupsi bukan memperlemah. Dan kalau kita bicara efek jera harapannya tentu ada efek jera dalam katakanlah proses terhadap terpidana kasus korupsi," urainya.
 
DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
 
Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, seperti kasus korupsi. Dalam rancangan UU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat itu, meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 
Artinya, aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999. PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.
 
Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator. Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif