Ilustrasi--Jurnalis dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali menggelar aksi damai mendesak pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali. (Foto: ANTARA/Fikri Yusuf)
Ilustrasi--Jurnalis dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali menggelar aksi damai mendesak pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali. (Foto: ANTARA/Fikri Yusuf)

Pemberian Remisi Pembunuh Jurnalis Dinilai Ganjil

Nasional kekerasan terhadap wartawan
Nur Azizah • 08 Februari 2019 14:02
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menentang pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama. Susrama merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.
 
Susrama mendapat keringanan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. Dia merupakan satu dari 115 terpidana yang diberi remisi.
 
Ketua AJI Indonesia Abdul Manan lantas mempertanyakan prosedur pemberian remisi terhadap Susrama. Menurutnya, pemberian remisi perlu memenuhi prinsip keadilan bagi keluarga korban dan insan pers di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah itu sudah mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan dan keadilan? Seperti apa prosedurnya karena selama ini tidak dibuka secara transparan," kata Manan di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Februari 2019.
 
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab turut mempertanyakan indikator pemberian remisi kepada Susrama. Ia menyebut prosedur pemberian remisi itu tidak jelas.
 
“Remisi itu hak. Persoalannya bukan pada yang menerima. Tapi pada yang memberi remisi, pertimbangannya apa? Prosedurnya sering tidak jelas. Yang disebut berkelakuan baik di dalam lapas itu apa indikatornya? Menkumham seharusnya memberi penjelasannya kepada publik,” kata Amiruddin.
 
Baca: AJI Minta Rapor Pembunuh Jurnalis
 
Selain itu, proses pemberian remisi yang berjenjang seharusnya digunakan untuk mempertimbangkan lebih jauh siapa saja yang layak menerima remisi. Pemberian remisi kepada pembunuh jurnalis, menurut Amiruddin, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kebebasan pers dan hak-hak publik dalam mengakses informasi.
 
“Jurnalis itu kan bisa dibilang sebagai mata dan telinga publik. Pemberian remisi kepada pembunuh jurnalis, yang sedang meliput suatu dugaan tindak pidana korupsi, sama seperti memberi pesan negatif kepada publik. Kalau jurnalis tidak nyaman dalam bekerja, kualitas dari demokrasi kita jadi menurun. Jadi ada ketidakcermatan dalam membuat keputusan,” ujar dia.
 
Amiruddin meminta Kemenkumham membuka dan menjelaskan lebih detil pertimbangan memberikan remisi. Sedangkan, Direktur Eksekutif YLBHI Asfinawati menegasakan, pemberian remisi ini ganjil karena Susrama tidak pernah mengakui perbuatannya. Karena itu, pemotongan masa hukuman tidak sepantasnya diberikan kepada Susrama.
 
“Kita memang tidak pernah tahu bagaimana pemilihan orang-orang yang menerima remisi. Dalam kasus Susrama, yang bersangkutan sejatinya belum lulus menjalani sistem pemasyarakatan di Lapas, karena tidak pernah mengakui perbuatannya,” kata Asfinawati.
 
Asfina menjelaskan, remisi sesungguhnya masuk dalam kategori politik penegakan hukum. Karena itu, pemberian remisi seharusnya melihat karakter pidana yang berbeda antara satu dan lainnya.
 
Tindak pidana yang dilakukan oleh Susrama tidak bisa digolongkan dalam pidana biasa, karena ia melakukan pembunuhan berencana untuk menututpi kejahatan lainnya, yakni dugaan korupsi.
 
“Logika yang dibangun sekarang ini terbalik, bahwa ini adalah penegakan hukum, dan kejahatan Susrama sama dengan kasus pembunuhan lainnya. Padahal kan berbeda, korupsi itu kejahatan yang luar biasa,” terangnya.
 
Bagi Asfinawati, sikap yang jelas harus ditunjukkan dalam kasus remisi Susrama. Tidak mendesak pencabutan remisi bukan berarti yang bersangkutan telah bersikap netral. Menyetujui remisi juga bisa diartikan mendukung politik penegakan hukum yang keliru.
 
Berbeda dengan lainnya, kasus Prabangsa ini bisa diproses hukum dan pelakunya divonis penjara. Dalam sidang Pengadilan Negeri Denpasar 15 Februari 2010, hakim menghukum Susrama dengan divonis penjara seumur hidup. Sebanyak delapan orang lainnya yang ikut terlibat, juga dihukum dari 5 tahun sampai 20 tahun.
 
Upaya mereka untuk banding tak membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Bali menolak upaya kesembilan terdakwa, April 2010. Keputusan ini diperkuat oleh hakim Mahkamah Agung pada 24 September 2010.
 
Susrama terbukti melakukan pembunuhannya terencana dan sistematis. Ia diketahui memerintahkan anak buahnya menjemput Prabangsa di rumah orangtuanya di Taman Bali, Bangli, pada 11 Februari 2009 silam.
 
Prabangsa lantas dibawa ke halaman belakang rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli. Di sanalah ia memerintahkan anak buahnya memukuli dan akhirnya menghabisi Prabangsa.
 
Dalam keadaan sekarat Prabangsa dibawa ke Pantai Goa Lawah, tepatnya di Dusun Blatung, Desa Pesinggahan, Kabupaten Klungkung. Kemudian Prabangsa dibawa naik perahu dan dibuang ke laut. Mayatnya ditemukan mengapung oleh awak kapal yang lewat di Teluk Bungsil, Bali, lima hari kemudian.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif