Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Eks Wakil Bupati Bekasi Diperiksa Kasus Meikarta

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 24 Januari 2019 11:33
Jakarta: Mantan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
 
Penyidik juga memanggil dua saksi lain yakni Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Jawa Barat Yani Firman dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelesiran dengan menggunakan uang suap tersebut.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.
 
(Baca juga:Lebih dari 20 Legislator Bekasi Ikut Pelesiran Meikarta)
 
Faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
 
Diduga aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta bermasalah sejak awal.
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak, yakni pejabat di Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif