Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto MI Rommy Pujianto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto MI Rommy Pujianto

Lebih dari 20 Legislator Bekasi Ikut Pelesiran Meikarta

Nasional OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 23 Januari 2019 00:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang ikut pelesiran ke luar negeri. Pelesiran diduga sebagai hadiah untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
"Yang bisa disampaikan adalah ada lebih dari 20 orang yang diduga mendapatkan fasilitas tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
 
Sayangnya, Febri masih belum mau membocorkan detail proses pemberangkatan legislator daerah itu. Termasuk nama-nama anggota dewan yang menerima fasilitas tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau detailnya nanti di sidang saja, teknisnya tentu belum bisa disampaikan," tutur dia.
 
Febri menyebut pelesiran anggota DPRD Bekasi ini berlangsung pada 2018. Keberangkatan puluhan orang itu menggunakan jasa travel atau agen untuk perjalanan selama tiga hari dua malam.
 
"Berlibur ke Thailand ada perjalanan yang ke pantai ke lokasi-lokasi wisata di sana juga ada beberapa lokasi lain yang didatangi," pungkas Febri.
 
KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Selain itu, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.
 
Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
 
Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.
 
Termasuk mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi