Jakarta: Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengaku sempat melaporkan kejanggalan perencanaan proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi, kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan, Deddy menyerahkan sejumlah fakta adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam sengkarut proyek tersebut.
"Saya juga lapor ke Pak Jokowi, 'Pak ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini,'" kata Deddy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
Menanggapi pengaduan itu, kata Deddy, Jokowi lantas meminta Pemprov Jabar agar tetap melanjutkan proyek Meikarta sesuai aturan yang berlaku. "Pak Jokowi bilang, ya sudah sesuai aturan dan prosedur, iya sudah selesai, 84,6 hektare," ucap dia.
Deddy mengatakan, kejanggalan perencanaan pembangunan proyek Meikarta dilaporkan ke Jokowi pada 2017. Saat itu, Deddy tengah mendampingi Jokowi di Muara Gembong.
"Enggak ada (intruksi khusus), cuma itu arahannya tadi sesuai aturan dan prosedur, sudah selesai," kata Deddy.
Deddy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Politikus Partai Demokrat itu dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik KPK.
Baca: Deddy Mizwar Mengakui Proyek Meikarta Bermasalah
Salah satunya, terkait rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi perihal lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Deddy saat itu menjabat sebagai Kepala BKPRD Jawa Barat.
Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan. Namun, rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana Lippo Group yang ingin membangun Meikarta seluas 500 hektare.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
Baca: KPK Gali Kasus Meikarta ke Deddy Mizwar
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
Jakarta: Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengaku sempat melaporkan kejanggalan perencanaan proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi, kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan, Deddy menyerahkan sejumlah fakta adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam sengkarut proyek tersebut.
"Saya juga lapor ke Pak Jokowi, 'Pak ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini,'" kata Deddy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
Menanggapi pengaduan itu, kata Deddy, Jokowi lantas meminta Pemprov Jabar agar tetap melanjutkan proyek Meikarta sesuai aturan yang berlaku. "Pak Jokowi bilang, ya sudah sesuai aturan dan prosedur, iya sudah selesai, 84,6 hektare," ucap dia.
Deddy mengatakan, kejanggalan perencanaan pembangunan proyek Meikarta dilaporkan ke Jokowi pada 2017. Saat itu, Deddy tengah mendampingi Jokowi di Muara Gembong.
"Enggak ada (intruksi khusus), cuma itu arahannya tadi sesuai aturan dan prosedur, sudah selesai," kata Deddy.
Deddy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Politikus Partai Demokrat itu dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik KPK.
Baca: Deddy Mizwar Mengakui Proyek Meikarta Bermasalah
Salah satunya, terkait rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi perihal lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Deddy saat itu menjabat sebagai Kepala BKPRD Jawa Barat.
Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan. Namun, rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana Lippo Group yang ingin membangun Meikarta seluas 500 hektare.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
Baca: KPK Gali Kasus Meikarta ke Deddy Mizwar
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
