Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi sejumlah restoran untuk mengusut biaya makan dan minum Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Biayanya diduga mencapai Rp1 miliar per hari.
"Kita sedang coba untuk klarifikasi, datang ke rumah makan apakah benar ini tanggal sekian pesan makan di sini, berapa banyaknya, jumlahnya. Kalau pun memang benar apakah benar sampai Rp1 miliar satu hari itu kan yang perlu kita klarifikasi terus," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Rabu, 28 Juni 2023.
KPK mengumpulkan sejumlah kwitansi. Namun, tak dipungkiri penelusuran itu tak mudah, karena pengusutan menjamah satu provinsi.
"Karena kegiatannya kan satu provinsi, sebelum kemarin ada pemekaran provinsi ya, daerah otonomi baru/DOB. Bisa ke pegunungan, mungkin juga ya karena dengan transportasi yang saat ini belum begitu lancar. Karena harus antarkabupaten dengan pesawat akhirnya mungkin menjadi ada kelebihan harga di situ bisa jadi juga seperti itu," ucap Asep.
Lukas diduga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp1 triliun untuk operasionalnya. Dana untuk makan dan minum sehari tercatat Rp1 miliar. Temuan itu tengah dalam penyelidikan.
"Nah itu juga menjadi kejanggalan bagi kami, apa iya makan minum itu menghabiskan 1 hari Rp1 miliar," ujar Asep.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyambangi sejumlah restoran untuk mengusut biaya makan dan minum Gubernur nonaktif Papua Lukas
Enembe. Biayanya diduga mencapai Rp1 miliar per hari.
"Kita sedang coba untuk klarifikasi, datang ke rumah makan apakah benar ini tanggal sekian pesan makan di sini, berapa banyaknya, jumlahnya. Kalau pun memang benar apakah benar sampai Rp1 miliar satu hari itu kan yang perlu kita klarifikasi terus," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Rabu, 28 Juni 2023.
KPK mengumpulkan sejumlah kwitansi. Namun, tak dipungkiri penelusuran itu tak mudah, karena pengusutan menjamah satu provinsi.
"Karena kegiatannya kan satu provinsi, sebelum kemarin ada pemekaran provinsi ya, daerah otonomi baru/DOB. Bisa ke pegunungan, mungkin juga ya karena dengan transportasi yang saat ini belum begitu lancar. Karena harus antarkabupaten dengan pesawat akhirnya mungkin menjadi ada kelebihan harga di situ bisa jadi juga seperti itu," ucap Asep.
Lukas diduga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp1 triliun untuk operasionalnya. Dana untuk makan dan minum sehari tercatat Rp1 miliar. Temuan itu tengah dalam penyelidikan.
"Nah itu juga menjadi kejanggalan bagi kami, apa iya makan minum itu menghabiskan 1 hari Rp1 miliar," ujar Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
