Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali FikrI. Foto: Medcom.id/Candra
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali FikrI. Foto: Medcom.id/Candra

KPK Periksa Catatan Keuangan PT AA Terkait Dugaan Suap di Kuansing

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi OTT KPK di Riau Bupati Kuansing Andi Putra
Candra Yuri Nuralam • 30 November 2021 12:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pihak swasta Frank Widjaja pada Senin, 29 November 2021. Dia diperiksa untuk mendalami kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kuantan Singingi (Kuansing).
 
"Yang bersangkutan hadir dan menjelaskan antara lain terkait dengan pencatatan keuangan dari PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada aliran sejumlah uang untuk pengurusan izin HGU dimaksud dan mengalir ke tersangka AP (Bupati nonaktif Kuansing Andi Putra) dan pihak terkait lainnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 November 2021.
 
Ali enggan memerinci pertanyaan lain yang ditanya penyidik ke Frank. Alasannya, menjaga kerahasian proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui di wilayahnya. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuan itu, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
Baca: KPK Usut Suap Bupati Nonaktif Kuansing Lewat Pegawai BPN Riau
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif