Jakarta: Kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat uang rakyat lenyap Rp250 miliar atas permainan kotor itu dari sebelumnya Rp125 miliar.
“Potensi KN (kerugian negara) bansos banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Juli 2024.
Hitungan itu belum final karena pemberkasan masih dilakukan. Total itu terhitung dari tiga termin penyaluran bansos presiden yang sudah dilakukan.
“Untuk tahapan tiga, lima, dan enam,” ucap Tessa.
Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan didalami saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.
“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh pengadilan tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2024.
Tessa menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan diusut dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan di Kemensos masuk ke persidangan.
“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” ujar Tessa.
Jakarta: Kerugian negara atas kasus dugaan
korupsi pengadaan bantuan sosial (
bansos) presiden bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat uang rakyat lenyap Rp250 miliar atas permainan kotor itu dari sebelumnya Rp125 miliar.
“Potensi KN (kerugian negara) bansos banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Juli 2024.
Hitungan itu belum final karena pemberkasan masih dilakukan. Total itu terhitung dari tiga termin penyaluran bansos presiden yang sudah dilakukan.
“Untuk tahapan tiga, lima, dan enam,” ucap Tessa.
Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan didalami saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.
“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh pengadilan tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2024.
Tessa menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan diusut dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan di Kemensos masuk ke persidangan.
“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” ujar Tessa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
