Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Arsul dipilih Komisi III DPR untuk menggantikan hakim MK Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun.
Arsul dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 102P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung.
"Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Arsul saat mengucap sumpah jabatan, Kamis, 18 Januari 2024.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden Jokowi dan Arsul Sani. Acara diakhiri oleh pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi kepada diikuti para tamu undangan.
Komisi III DPR resmi menyetujui Arsul Sani sebagai hakim MK menggantikan Wahiduddin Adams. Arsul memastikan mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anggota Komisi II DPR, dan Wakil Ketua MPR.
Arsul terpilih dari total delapan orang calon hakim konstitusi. Mereka yakni Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, serta Arsul Sani.
Rekam jejak Arsul Sani
Arsul lahir di Pekalongan, 8 Januari 1964. Ia merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi.
Arsul mengenyam pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya. Kemudian, melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Arsul melanjutkan studinya dengan menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations. Lalu, merampungkan pendidikan Doktor dengan jurusan Justice & Policy di Glasgow Caledonian University.
Arsul memberikan kontribusi dalam dunia hukum dan politik Indonesia, mulai dari aktif dalam berbagai organisasi hingga Lembaga Bantuan Hukum. Perjalanan panjang Arsul sebagai politikus terbukti dengan mengemban sejumlah jabatan di DPR dan MPR.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Arsul Sani sebagai Hakim
Mahkamah Konstitusi (MK), di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Arsul dipilih Komisi III DPR untuk menggantikan hakim MK Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun.
Arsul dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 102P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung.
"Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Arsul saat mengucap sumpah jabatan, Kamis, 18 Januari 2024.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden Jokowi dan Arsul Sani. Acara diakhiri oleh pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi kepada diikuti para tamu undangan.
Komisi III DPR resmi menyetujui Arsul Sani sebagai
hakim MK menggantikan Wahiduddin Adams. Arsul memastikan mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anggota Komisi II DPR, dan Wakil Ketua MPR.
Arsul terpilih dari total delapan orang calon hakim konstitusi. Mereka yakni Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, serta Arsul Sani.
Rekam jejak Arsul Sani
Arsul lahir di Pekalongan, 8 Januari 1964. Ia merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi.
Arsul mengenyam pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya. Kemudian, melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Arsul melanjutkan studinya dengan menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations. Lalu, merampungkan pendidikan Doktor dengan jurusan Justice & Policy di Glasgow Caledonian University.
Arsul memberikan kontribusi dalam dunia hukum dan politik Indonesia, mulai dari aktif dalam berbagai organisasi hingga Lembaga Bantuan Hukum. Perjalanan panjang Arsul sebagai politikus terbukti dengan mengemban sejumlah jabatan di DPR dan MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
