Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan pemberantasan korupsi. Di sisi hulu atau dari aspek pencegahan, pemerintah sudah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Sebagai contoh ialah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Online Single Submission, dan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Selain itu, Kepala Negara mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera diselesaikan diundangkan. Termasuk, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
"Itu juga harus segera dimulai pembahasannya," kata Jokowi.
Adapun, di sisi hilir, Kepala Negara terus menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas. Terutama, kepada para pelaku kejahatan korupsi.
"Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, dan tidak tebang pilih," ucapnya.
Jokowi mengapresiasi langkah-langkah tegas seluruh aparat atas proses hukum sejumlah kasus besar. Misalnya, seperti pengusutan kasus ASABRI dan Jiwasraya.
"Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," kata Jokowi.
Pemerintah juga memiliki peran yang cukup penting dalam hal penindakan. Yaitu, melakukan pengejaran dan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengungkapkan berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan pemberantasan korupsi. Di sisi hulu atau dari aspek pencegahan, pemerintah sudah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Sebagai contoh ialah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Online Single Submission, dan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem
pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Selain itu, Kepala Negara mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera diselesaikan diundangkan. Termasuk, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
"Itu juga harus segera dimulai pembahasannya," kata Jokowi.
Adapun, di sisi hilir, Kepala Negara terus menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas. Terutama, kepada para pelaku
kejahatan korupsi.
"Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, dan tidak tebang pilih," ucapnya.
Jokowi mengapresiasi langkah-langkah tegas seluruh aparat atas proses hukum sejumlah kasus besar. Misalnya, seperti pengusutan kasus ASABRI dan Jiwasraya.
"Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," kata Jokowi.
Pemerintah juga memiliki peran yang cukup penting dalam hal penindakan. Yaitu, melakukan pengejaran dan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
