medcom.id, Jakarta: Kapolri Jenderal badrodin Haiti memastikan jika ada pergantian Kepala Bareskrim tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Bareskrim, terutama penanganan kasus. Penanganan kasus sudah tersistem dan tak akan terpengaruh.
Posisi Kabareskrim bertugas mengatur manajerial kebijakan Bareskrim, sedangkan penanganan kasus punya sistem yang tidak akan terganggu dengan pergantian pemimpin. "Sistemnya sudah berjalan. Ada atau tak ada pimpinan, tetap berjalan," kata Kapolri usai bertemu Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan anggota Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Lebih jauh terkait kegaduhan penegakan hukum yang disebut kerap bersumber dari penanganan kasus di Bareskrim, Badrodin enggan berkomentar banyak. Dia menganggap, kebijakan Bareskrim yang menindak sejumlah kasus adalah hal biasa, serta tidak membuat gaduh kondisi di dalam negeri.
"Yang membuat gaduh itu kan media," tandas mantan Kapolda Jawa Timur tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Polri harus memperbaiki pola komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait kasus korupsi. Pemberantasan korupsi, kata Luhut, jangan sampai membuat gaduh.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh bikin gaduh. Kami dukung Pak Kapolri melakukan perbaikan pengungkapan media," kata Luhut.
medcom.id, Jakarta: Kapolri Jenderal badrodin Haiti memastikan jika ada pergantian Kepala Bareskrim tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Bareskrim, terutama penanganan kasus. Penanganan kasus sudah tersistem dan tak akan terpengaruh.
Posisi Kabareskrim bertugas mengatur manajerial kebijakan Bareskrim, sedangkan penanganan kasus punya sistem yang tidak akan terganggu dengan pergantian pemimpin. "Sistemnya sudah berjalan. Ada atau tak ada pimpinan, tetap berjalan," kata Kapolri usai bertemu Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan anggota Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Lebih jauh terkait kegaduhan penegakan hukum yang disebut kerap bersumber dari penanganan kasus di Bareskrim, Badrodin enggan berkomentar banyak. Dia menganggap, kebijakan Bareskrim yang menindak sejumlah kasus adalah hal biasa, serta tidak membuat gaduh kondisi di dalam negeri.
"Yang membuat gaduh itu kan media," tandas mantan Kapolda Jawa Timur tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Polri harus memperbaiki pola komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait kasus korupsi. Pemberantasan korupsi, kata Luhut, jangan sampai membuat gaduh.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh bikin gaduh. Kami dukung Pak Kapolri melakukan perbaikan pengungkapan media," kata Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
