Hak Politik Ayah-Anak Koruptor Kendari Dicabut
Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra/MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhi hukuman tambahan untuk Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra. Sang ayah, Asrun, juga mendapat tambahan hukuman.

"Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, masing-masing dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," kata Ketua Majelis Hakim Haryono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Baca: Ayah-Anak Koruptor Dituntut 8 Tahun


Hakim menyatakan pencabutan hak politik kepada ayah dan anak itu guna melindungi publik dari kemungkinan pejabat korup terpilih kembali. Menurut hakim, kepala daerah maupun pejabat publik seharusnya tidak korupsi.

Adriatma dan Asrun divonis 5 tahun dan 6 bulan penjara. Pasangan ayah dan anak itu juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan keduanya terbukti menerima suap Rp2,8 miliar dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Asrun juga dinyatakan terbukti menerima Rp4 miliar dari Hasmun.

Baca: Adriatma dan Pengusaha Sempat Bahas Elektabilitas Asrun

Adriatma menerima suap Rp2,8 miliar untuk memuluskan Hasmun mendapat jatah proyek pembangunan jalan Bungkukoto-Kendari New Port Tahun 2018-2020. Sedabgkan Rp4 miliar yang diterima Asrun merupakan pemberian Hasmun karena mendapat sejumlah proyek di Pemkot Kendari saat Asrun menjabat wali kota.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut keduanya dihukum delapan tahun penjara.

Adriatma terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Asrun terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id