Sidang pemeriksaan terdakwa Idrus Marham. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pemeriksaan terdakwa Idrus Marham. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Idrus Percaya Tuntutan Jaksa Akan Bersandarkan Fakta

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 12 Maret 2019 19:53
Jakarta: Kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang menjerat mantan Menteri Sosial Idrus Marham memasuki agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Idrus percaya tuntutan Jaksa akan seirama dengan fakta persidangan.
 
"Saya percaya pada JPU karena (mereka) tekun dan sangat serius. Saya percaya tuntutan itu juga akan didasarkan pada fakta," kata Idrus usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
 
Idrus mengklaim keterangan saksi di pengadilan membuktikan dirinya tidak menerima uang atau terlibat pembagian fee dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Perusahaan Kotjo berusaha menggarap proyek PLTU Riau-1 dengan melibatkan Idrus dan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saksi Pak Kotjo, Bu Eni, Pak Sofyan Basir (Dirut PLN) dan Novanto (Setya Novanto, mantan Ketua DPR), sudah dikatakan apa peran saya, tidak tahu peran apa-apa. Ya Pak Idrus enggak tahu apa-apa, jelasin saja enggak tahu," ujar Idrus.
 
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang tuntutan Idrus Marham pada Kamis, 21 Maret 2019. Ini sesuai dengan permintaan jaksa yang meminta diberi waktu menyusun tuntutan lebih dari seminggu.
 
(Baca juga: Idrus Berkelakar Minta USD2,5 Juta buat Maju Ketum Golkar)
 
"Jadi kita tunda pada tanggal 21 Maret 2019 pekan depan, dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang kami nyatakan selesai dan ditutup," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto.
 
Sebelumnya, Idrus bersama Eni didakwa menerima suap Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke Munaslub Partai Golkar 2017.
 
Dalam dakwaan jaksa, Idrus diketahui meminta USD2,5 juta kepada Kotjo melalui Eni Maulani Saragih untuk keperluan maju sebagai Ketum Golkar, menggantikan Novanto.
 
Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.
 
Akibat perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif