medcom.id, Jakarta: Aktivis HAM Usman Hamid menilai Presiden Joko Widodo layak mencopot Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Kedua purnawirawan jenderal itu dianggap terlibat dan mencoreng nama Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Saya kurang yakin pak Wiranto dan Ryamizard sosok yang dibutuhkan dengan rekam jejaknya di masa lalu. Pak Jokowi perlu menimbang orang yang tepat untuk reformasi hukum dan TNI ke depan," kata Usman dalam Diskusi Legal Update VII bertema 19 Tahun Reformasi di Tjikinii Lima Resto, Jalan Cikini, Jakarta, Minggu 14 Mei 2017.
Menurut dia, Wiranto memiliki catatan buruk soal penegakan hak asasi saat Reformasi 1998 mulai dari kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta operasi militer di Timor Leste. Hal tersebut, kata Usman, membuat Indonesia dikritik PBB dan dianggap tak serius menegakkan hukum dan HAM.
"Kalau Menko Polhukam jelas banyak dikritik keluarga korban dan oleh PBB. Memang benar nama pak Wiranto ada dalam daftar nama atau suspect dalam komisioner PBB atau komisi ahli yang dibentuk Sekjen PBB Koffi Anan masa itu. Dan membuat dunia melihat sebelah mata pada keseriusan kita," ucap dia.
Sementara itu, kepemimpinan Ryamizard di Kementerian Pertahanan dipandang belum memberikan kontribusi terhadap reformasi di tubuh TNI. "Kedua, Menhan saya sulit melihat ada semacam arah perkembangan TNI yang positif gitu di bawah pak Ryamizard," beber Usman.
Meski demikian, Usman paham alasan Presiden menempatkan kedua menteri tersebut sebagai representasi partai politik pendukung. Hanya saja, dia meminta Presiden kembali mempertimbangkan sejumlah sosok yang layak membawa perubahan dan akuntabilitas dalam tubuh TNI dan merespons kasus hukum dan HAM.
"Tapi itu sepenuhnya dalam otoritas presiden saya tidak bermaksud memaksa tapi hanya mengusulkan. Saya kira sosok seperti Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengerti dunia pertahanan dan militer. Rizal Sukma yang sekarang dubes Indonesia untuk Inggris pernah menjadi bagian yang meproduksi uu reformasi sektor keamanan, UU TNI 2004, UU Pertahanan 2002 dan UU Kepolisian 2002, serta UU Intelijen," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Aktivis HAM Usman Hamid menilai Presiden Joko Widodo layak mencopot Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Kedua purnawirawan jenderal itu dianggap terlibat dan mencoreng nama Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Saya kurang yakin pak Wiranto dan Ryamizard sosok yang dibutuhkan dengan rekam jejaknya di masa lalu. Pak Jokowi perlu menimbang orang yang tepat untuk reformasi hukum dan TNI ke depan," kata Usman dalam Diskusi Legal Update VII bertema 19 Tahun Reformasi di Tjikinii Lima Resto, Jalan Cikini, Jakarta, Minggu 14 Mei 2017.
Menurut dia, Wiranto memiliki catatan buruk soal penegakan hak asasi saat Reformasi 1998 mulai dari kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta operasi militer di Timor Leste. Hal tersebut, kata Usman, membuat Indonesia dikritik PBB dan dianggap tak serius menegakkan hukum dan HAM.
"Kalau Menko Polhukam jelas banyak dikritik keluarga korban dan oleh PBB. Memang benar nama pak Wiranto ada dalam daftar nama atau suspect dalam komisioner PBB atau komisi ahli yang dibentuk Sekjen PBB Koffi Anan masa itu. Dan membuat dunia melihat sebelah mata pada keseriusan kita," ucap dia.
Sementara itu, kepemimpinan Ryamizard di Kementerian Pertahanan dipandang belum memberikan kontribusi terhadap reformasi di tubuh TNI. "Kedua, Menhan saya sulit melihat ada semacam arah perkembangan TNI yang positif gitu di bawah pak Ryamizard," beber Usman.
Meski demikian, Usman paham alasan Presiden menempatkan kedua menteri tersebut sebagai representasi partai politik pendukung. Hanya saja, dia meminta Presiden kembali mempertimbangkan sejumlah sosok yang layak membawa perubahan dan akuntabilitas dalam tubuh TNI dan merespons kasus hukum dan HAM.
"Tapi itu sepenuhnya dalam otoritas presiden saya tidak bermaksud memaksa tapi hanya mengusulkan. Saya kira sosok seperti Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengerti dunia pertahanan dan militer. Rizal Sukma yang sekarang dubes Indonesia untuk Inggris pernah menjadi bagian yang meproduksi uu reformasi sektor keamanan, UU TNI 2004, UU Pertahanan 2002 dan UU Kepolisian 2002, serta UU Intelijen," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
