medcom.id, Jakarta: Tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu melukai reformasi hukum yang sedang digalakan Pemerintah.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, berita penangkapan Patrialis merupakan bencana bagi institusi terkait. Ia juga mengaku sedih melihat seorang hakim yang seharusnya menjaga moral malah tertangkap tangan tengah menerima suap.
"Institusi yang menjaga azas kepantasan, kepatutan, dan moralitas sekali lagi mendapatkan cobaan seperti ini, kita sedih sekali ini," tutur Surya di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Menurut Surya, perbaikan dan pembenahan harus dilakukan demi mengembalikan nama baik MK. Caranya, tidak hanya bertumpu pada revisi Undang-Undang terkait penyeleksian hakim MK, tapi juga bagaimana pembentukan moralitas bisa berkelanjutan.
Dirinya menegaskan, rasa kebangsaan dan pembangunan karakter harus tetap dijalankan. Sebab, menurutnya, peraturan formal, yuridiksi yang ada, tidak akan berpengaruh banyak jika diiringi dengan semangat kebangsaan dan pembentukan karakter.
"Tidak ada artinya semua peraturan formal legalistik, yurisdiksi yang ada ketika itu tidak disertakan dengan semangatnya," tutur dia.
Dirinya pun tak menyalahkan hakim yang berasal dari partai politik. Menurut dia, terafiliasi atau tidak dengan partai politik, tidak bisa menjadi jaminan.
"Bukan hanya masalah parpol, ini memang masalah manusianya. Tidak ada itu menjamin bahwasanya (hakim dari) parpol itu lebih baik, atau pun kalau tidak parpol itu lebih baik," ujar dia.
Sebelumnya, Patrialis, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dlaam operasi tangkap tangan (OTT) terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
medcom.id, Jakarta: Tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu melukai reformasi hukum yang sedang digalakan Pemerintah.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, berita penangkapan Patrialis merupakan bencana bagi institusi terkait. Ia juga mengaku sedih melihat seorang hakim yang seharusnya menjaga moral malah tertangkap tangan tengah menerima suap.
"Institusi yang menjaga azas kepantasan, kepatutan, dan moralitas sekali lagi mendapatkan cobaan seperti ini, kita sedih sekali ini," tutur Surya di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Menurut Surya, perbaikan dan pembenahan harus dilakukan demi mengembalikan nama baik MK. Caranya, tidak hanya bertumpu pada revisi Undang-Undang terkait penyeleksian hakim MK, tapi juga bagaimana pembentukan moralitas bisa berkelanjutan.
Dirinya menegaskan, rasa kebangsaan dan pembangunan karakter harus tetap dijalankan. Sebab, menurutnya, peraturan formal, yuridiksi yang ada, tidak akan berpengaruh banyak jika diiringi dengan semangat kebangsaan dan pembentukan karakter.
"Tidak ada artinya semua peraturan formal legalistik, yurisdiksi yang ada ketika itu tidak disertakan dengan semangatnya," tutur dia.
Dirinya pun tak menyalahkan hakim yang berasal dari partai politik. Menurut dia, terafiliasi atau tidak dengan partai politik, tidak bisa menjadi jaminan.
"Bukan hanya masalah parpol, ini memang masalah manusianya. Tidak ada itu menjamin bahwasanya (hakim dari) parpol itu lebih baik, atau pun kalau tidak parpol itu lebih baik," ujar dia.
Sebelumnya, Patrialis, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dlaam operasi tangkap tangan (OTT) terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
