Ilustrasi pengadilan/Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengadilan/Medcom.id/M Rizal

Hakim Terjerat Dugaan Suap, KY: Berdampak pada Kepercayaan Publik

Fachri Audhia Hafiez • 21 Januari 2022 09:12
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menyayangkan terjeratnya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, dalam kasus dugaan suap penanganan perkara. Penangkapan Itong diyakini berdampak pada kepercayaan publik.
 
"Hal ini tentu berdampak kepada kepercayaan publik terhadap pengadilan," kata Komisioner Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 21 Januari 2022.
 
Joko prihatin praktik rasuah masih terjadi di lingkungan pengadilan. Padahal, kata dia, KY dan Mahkamah Agung (MA) tengah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Hakim Terjerat Dugaan Suap, MA Mengaku Kecolongan
 
"MA bersama KY sedang bekerja keras untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa," ucap Joko.
 
Joko mengatakan KY mendukung proses penegakan hukum oleh KPK. KY juga mengambil peran sesuai kewenangan dalam perkara ini.
 
"Maka KY akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenagan oleh konstitusi yaitu dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim," ujar Joko.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono. Itong dan Hamdan sudah diberhentikan sementara.
 
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti. Uang merupakan tanda jadi agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif