medcom.id, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar belum puas dengan keputusan Polri membentuk tim independen untuk menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan oknum di Polri dalam jaringan narkoba. Haris meminta Presiden Joko Widodo juga membentuk tim khusus.
Haris menyampaikan itu saat konferensi pers bersama Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jumat 29 Juli, Haris menulis bahwa terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman memberikan uang Rp450 miliar kepada oknum di Badan Narkotika Nasional dan Rp90 miliar kepada pejabat di Polri.
Haris mengaku mendapat informasi itu langsung dari mulut Freddy saat keduanya bertemu di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pada 2014. Menurut Haris, Freddy juga mengaku pernah membawa narkoba dari Medan ke Jakarta difasilitasi mobil jenderal TNI bintang dua.
Divisi Hukum Polri, BNN, dan TNI mengadukan Haris ke Badan Reserse Kriminal dengan dugaan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Polri membentuk tim independen untuk mengusut informasi Freddy Budiman.
Menurut Haris, informasi Freddy tidak cukup hanya ditindaklanjuti tim independen bentukan Polri. "Saya minta Presiden turun tangan," kata Freddy, Rabu (10/8/2016).
Haris mengatakan, tim independen yang dibentuk Polri, BNN, atau TNI, tetap bisa bekerja meski ada tim khusus yang dibentuk Presiden. Haris mengingatkan Polri, TNI, dan BNN harus komitmen dan aktif menyampaikan ke masyarakat hasil investigasi tim masing-masing.
"Harusnya mementum ini memancing Presiden untuk membuat tim. Tim di Kepresidenan harus melihat bagaimana modus (penyelundupan narkoba) berjalan," jelasnya.
Dia melanjutkan, informasi dari Freddy Budiman menggambarkan distribusi narkoba dari hulu ke hilir. Ia berharap, informasi dari Freddy tidak menjadikan penegak hukum lemah, tetapi malah semakin semangat menangani masalah narkoba.
Polri menyesalkan Haris menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, namun sudah viral di media soal dan jadi perbincangan publik. Boy Rafli mengatakan, tudingan Freddy yang disampaikan Haris persoalan serius, kalau dibiarkan bisa melemahkan semangat penegak hukum dalam memberantas narkoba.
"Kami sedang memberantas narkoba, tetapi satu sisi ada info merugikan," ujar Boy. "Kami harus jujur, apa yang dikatakan Freddy belum tentu benar, diragukan, dan harus diinvestigasi lagi."
Di tempat terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman B Ponto menyebut, "Ada kekuatan besar yang melindungi pengiriman barang haram itu (narkoba) pada Mei 2012," ujar Soleman.
medcom.id, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar belum puas dengan keputusan Polri membentuk tim independen untuk menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan oknum di Polri dalam jaringan narkoba. Haris meminta Presiden Joko Widodo juga membentuk tim khusus.
Haris menyampaikan itu saat konferensi pers bersama Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jumat 29 Juli, Haris menulis bahwa terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman memberikan uang Rp450 miliar kepada oknum di Badan Narkotika Nasional dan Rp90 miliar kepada pejabat di Polri.
Haris mengaku mendapat informasi itu langsung dari mulut Freddy saat keduanya bertemu di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pada 2014. Menurut Haris, Freddy juga mengaku pernah membawa narkoba dari Medan ke Jakarta difasilitasi mobil jenderal TNI bintang dua.
Divisi Hukum Polri, BNN, dan TNI mengadukan Haris ke Badan Reserse Kriminal dengan dugaan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Polri membentuk tim independen untuk mengusut informasi Freddy Budiman.
Menurut Haris, informasi Freddy tidak cukup hanya ditindaklanjuti tim independen bentukan Polri. "Saya minta Presiden turun tangan," kata Freddy, Rabu (10/8/2016).
Haris mengatakan, tim independen yang dibentuk Polri, BNN, atau TNI, tetap bisa bekerja meski ada tim khusus yang dibentuk Presiden. Haris mengingatkan Polri, TNI, dan BNN harus komitmen dan aktif menyampaikan ke masyarakat hasil investigasi tim masing-masing.
"Harusnya mementum ini memancing Presiden untuk membuat tim. Tim di Kepresidenan harus melihat bagaimana modus (penyelundupan narkoba) berjalan," jelasnya.
Dia melanjutkan, informasi dari Freddy Budiman menggambarkan distribusi narkoba dari hulu ke hilir. Ia berharap, informasi dari Freddy tidak menjadikan penegak hukum lemah, tetapi malah semakin semangat menangani masalah narkoba.
Polri menyesalkan Haris menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, namun sudah viral di media soal dan jadi perbincangan publik. Boy Rafli mengatakan, tudingan Freddy yang disampaikan Haris persoalan serius, kalau dibiarkan bisa melemahkan semangat penegak hukum dalam memberantas narkoba.
"Kami sedang memberantas narkoba, tetapi satu sisi ada info merugikan," ujar Boy. "Kami harus jujur, apa yang dikatakan Freddy belum tentu benar, diragukan, dan harus diinvestigasi lagi."
Di tempat terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman B Ponto menyebut, "Ada kekuatan besar yang melindungi pengiriman barang haram itu (narkoba) pada Mei 2012," ujar Soleman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
