medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen berharap rekomendasi nama dari Jaksa Agung kepada Pansel Pimpinan KPK tak menciptakan konflik kepentingan. Jika ada jaksa yang terpilih jadi pimpinan KPK atas rekomendasi Jaksa Agung diminta tetap independen.
"Saya yakin yang terpilih adalah yang terbaik. Jadi siapapun yang terpilih jika memang ada dari jaksa jangan terjebak dalam konflik kepentingan. Dan saya yakin itu tak akan terjadi," ujar Halius saat dihubungi, Rabu (17/6/2015).
Halius mengatakan kontrol masyarakat kepada KPK belakangan ini menjadi faktor keyakinannya. "Jadi kecil kemungkinan bakal ada konflik kepentingan. Mereka yang terpilih saya pikir bakal bersikap profesional dari manapun instansi asalnya," paparnya.
Dia pun menuturkan secara kelembagaan, baik Kejagung maupun Polri hanya merekomendasikan nama bukan mendorong. Apalagi, Kejagung akan menggelar seleksi terlebih dahulu.
"Hemat saya keberadaan unsur pimpinan KPK dari jaksa dan polisi itu penting. Agar pimpinan tidak lagi belajar, mereka sudah punya latar belakang penyidikan dan penuntutan," paparnya.
"Dan alangkah lebih baiknya apabila mereka adalah jaksa atau polisi yang masih aktif. Yang muda-muda lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Kejagung menyiapkan nama jaksa aktif untuk diikutkan pada seleksi pimpinan KPK. Kejagung akan menjaring nama dengan menggelar seleksi.
Setelah itu, para calon disarankan segera mendaftar secara pribadi kepada Pansel Capim KPK. Seandainya yang mendaftar adalah jaksa aktif, yang bersangkutan harus meminta izin kepada Jaksa Agung. Sebab, jika pendaftaran dilakukan tanpa izin, peserta akan dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan.
medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen berharap rekomendasi nama dari Jaksa Agung kepada Pansel Pimpinan KPK tak menciptakan konflik kepentingan. Jika ada jaksa yang terpilih jadi pimpinan KPK atas rekomendasi Jaksa Agung diminta tetap independen.
"Saya yakin yang terpilih adalah yang terbaik. Jadi siapapun yang terpilih jika memang ada dari jaksa jangan terjebak dalam konflik kepentingan. Dan saya yakin itu tak akan terjadi," ujar Halius saat dihubungi, Rabu (17/6/2015).
Halius mengatakan kontrol masyarakat kepada KPK belakangan ini menjadi faktor keyakinannya. "Jadi kecil kemungkinan bakal ada konflik kepentingan. Mereka yang terpilih saya pikir bakal bersikap profesional dari manapun instansi asalnya," paparnya.
Dia pun menuturkan secara kelembagaan, baik Kejagung maupun Polri hanya merekomendasikan nama bukan mendorong. Apalagi, Kejagung akan menggelar seleksi terlebih dahulu.
"Hemat saya keberadaan unsur pimpinan KPK dari jaksa dan polisi itu penting. Agar pimpinan tidak lagi belajar, mereka sudah punya latar belakang penyidikan dan penuntutan," paparnya.
"Dan alangkah lebih baiknya apabila mereka adalah jaksa atau polisi yang masih aktif. Yang muda-muda lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Kejagung menyiapkan nama jaksa aktif untuk diikutkan pada seleksi pimpinan KPK. Kejagung akan menjaring nama dengan menggelar seleksi.
Setelah itu, para calon disarankan segera mendaftar secara pribadi kepada Pansel Capim KPK. Seandainya yang mendaftar adalah jaksa aktif, yang bersangkutan harus meminta izin kepada Jaksa Agung. Sebab, jika pendaftaran dilakukan tanpa izin, peserta akan dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
