Empat Anak Buah Gubernur Aceh Dicegah
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat anak buah Gubernur Aceh  Irwandi Yusuf bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Jumat, 6 Juli 2018.

Keempat orang yang dicegah adalah tenaga ahli Aceh Marathon Fenny Steffy Burase, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh Rizal Aswandi, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Aceh Nizarli, serta Teuku Fadhilatul Amri.

"(Pencegahan) mengacu pada Pasal 12 UU KPK (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 9 Juli 2018.


Febri menegaskan pencegahan dilakukan karena keterangan keempat orang tersebut sangat dibutuhkan penyidik. Alhasil, tidak ada lagi alasan keempatnya untuk menghindari panggilan penyidik.

"Pihak-pihak tersebut perlu dicegah ke luar negeri agar saat dibutuhkan keterangannya, dapat dilakukan pemeriksaan," ujar dia.

Sementara itu, Lembaga Antikorupsi mengucapkan terima kasih kepada warga Aceh yang telah mendukung penuh proses penyidikan kasus ini. Pasalnya, proses hukum terhadap Irwandi murni penegakan hukum.

"Pemberantasan korupsi dilakukan agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu," pungkas Febri.

KPK menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka adalah Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Ahmadi.

Baca: KPK Kembali Sita Dokumen dan Bukti Suap Gubernur Aceh

Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Irwandi lewat dua orang dekatnya, Hendri dan Syaiful. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri, dan Syaiful disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id