Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Terdakwa Pemalsuan Akta Tanah Kecewa Hakim Tolak Keterangan Saksi Ahli

Nasional sengketa tanah pertanahan
Achmad Zulfikar Fazli • 03 November 2020 23:34
Jakarta: Terdakwa kasus pemalsuan akta tanah, Paryoto, kecewa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak mendengar keterangan dari saksi ahli yang diajukan. Padahal, saksi yang merupakan tenaga ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), ling R Sodikin, sudah hadir dalam persidangan.
 
"Kami tim kuasa hukum Paryoto sangat menyayangkan tindakan penolakan tersebut," ujar pengacara Paryoto, Wardaniman Larosa, Selasa, 3 November 2020.
 
Wardaniman mengatakan saksi ahli ditugaskan langsung Menteri ATR Sofyan Djalil untuk menjelaskan kasus sengketa tanah yang terjadi di Cakung Barat, Jakarta Timur. "Beliau ditugaskan Pak Menteri langsung untuk membuat terang suatu peristiwa hukum yang melibatkan Pak Paryoto selaku mantan pegawai kantor pertanahan (BPN) Jakarta Timur," terang Wardaniman.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut hasil investigasi sengketa tanah yang membuat Paryoto menjadi pesakitan tidak pernah dibeberkan Kepolisian dan Kejaksaan. Dia meyakini petinggi di BPN Jaktim bisa ikut terseret bila hasil investigasi itu dibeberkan.
 
"Tuduhan-tuduhan kepada klien kami sebagai mafia tanah sangat tidak berdasar dan itu merupakan fitnah keji terhadap klien kami," tegasnya.
 
Baca: Modus Benny Tabalujan 'Caplok' Tanah Orang
 
Wardaniman mengatakan Paryoto hanya seorang juru ukur dari kantor BPN Jaktim. Dia cuma melaksanakan tugas pengukuran tanah di kawasan Cakung Barat. Tugas itu dilakukan berdasarkan perintah atasannya.
 
Namun, pekerjaan itu membawanya menjadi pesakitan. Paryoto menjadi tersangka pemalsuan akta tanah seluas 5,2 hektare yang disengketakan Abdul Halim dan Benny Simon Tabalajun.
 
"Saya yakin bahwa klien kami merupakan korban dari atasannya," tegas Wardaniman.
 
Menurut dia, seharusnya pimpinan atau kepala kantor BPN Jaktim yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam perkara ini. Namun, tak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan.
 
Dia pun menilai kasus ini masuk ke dalam ranah hukum administrasi, bukan pidana. Sebab, kasus ini berkaitan pengukuran tanah dan bukan persoalan hukum tindak pidana pemalsuan surat.
 
"Karena tidak ada satu surat pun yang dipalsukan Pak Paryoto," kata dia.
 
Kasus sengketa tanah ini pernah bergulir dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Pengadilan memutuskan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik keluarga Tabalujan sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif