Kejagung Usung Reformasi Birokrasi untuk Ciptakan Good Governance

Jakarta: Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) mencanangkan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Kedua program yang diresmikan pada Rabu, 7 April 2021, tersebut bakal berupaya mewujudkan good governance lewat reformasi birokrasi. "Pencanangan pembagunan zona integritas ini merupakan upaya penting kita bersama. Ini mencerminkan tekad dan tanggung jawab, menjadikan Jamintel zona yang berintegritas," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Sunarta, dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 April 2021. Menurut Sunarta perwujudan good local governance di Indonesia telah didukung political will pemerintah melalui implementasi kebijakan pelayanan maupun mutu hasil kerja. Hanya saja, birokrasi masih menunjukkan kesan negatif, karena tidak dapat merespons keinginan warga masyarakat. "Masyarakat yang semakin membutuhkan layanan cepat, efisien, tepat waktu dan sederhana," ujar Sunarta. Baca: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun di Tengah Seruan Reformasi Birokrasi Reformasi dibutuhkan untuk menghasilkan birokrasi profesional dan ramping bebas hambatan. Hal itu yang menjadi prasyarat penyelenggaraan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta partisipasi semua elemen. Sunarta mengatakan program reformasi birokrasi itu diakui menghadapi berbagai macam kendala. Di antaranya, penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diskriminasi serta lemahnya pengawasan. Kehadiran WBK dan WBBM diharapkan mampu menghilangkan praktik-praktik penyimpangan tersebut. Seluruh satuan kerja Korps Adhyaksa diminta membangun zona integritas tanpa kecuali.