Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani menindak tegas mafia di pelabuhan. Lembaga Antikorupsi membeberkan sejumlah tantangan memberantas persoalan itu.
Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan tantangan pertama, yakni masih ditemukannya otoritas pelabuhan dan kebandaraan tidak menggunakan sistem aplikasi Indonesia port integration (Inaportnet). Khususnya dalam pemberian pelayanan, monitoring, dan evaluasi.
"Serta belum terintegrasinya dengan pelayanan badan usaha pelabuhan, hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara," kata Firli kepada Medcom.id, Jumat, 12 November 2021.
Tantangan kedua, yaitu masih ditemukannya pemberian jasa layanan pelabuhan yang tidak terekam dalam sistem. Artinya, sistem yang diterapkan masih dilakukan dengan cara manual.
"Hal tersebut menjadikan besaran pembayaran pengguna jasa pelabuhan tak sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga, rawan terjadi praktik korupsi," ucap Firli.
Tantangan ketiga, kata Firli, ada tidak kesesuaian pada proses bongkar muat di pelabuhan. Mulai dari kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja.
Baca: KPK Tindaklanjuti Permintaan Luhut Terkait Mafia Pelabuhan
Menurut Firli, kondisi itu tidak hanya merugikan pengguna jasa. Tetapi juga merugikan bongkar muat sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan.
Tantangan terakhir, yakni masih ditemukannya layanan jasa pelabuhan yang belum terintegrasi. Seperti layanan karantina dan keterbatasan sumber daya manusia.
Firli mengatakan tantangan itu menjadi pekerjaan rumah KPK. Khususnya dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Strategi nasional pencegahan korupsi bisa dioptimalkan, sehingga layanan semakin mudah, waktu semakin pendek dan biaya semakin murah. Apa yang kita peroleh kita tanamkan investasi untuk negara kita. Begitu banyak sumber yang bisa kita gali," ujar Firli.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) berani menindak tegas
mafia di pelabuhan. Lembaga Antikorupsi membeberkan sejumlah tantangan memberantas persoalan itu.
Ketua KPK
Firli Bahuri menuturkan tantangan pertama, yakni masih ditemukannya otoritas pelabuhan dan kebandaraan tidak menggunakan sistem aplikasi Indonesia
port integration (Inaportnet). Khususnya dalam pemberian pelayanan, monitoring, dan evaluasi.
"Serta belum terintegrasinya dengan pelayanan badan usaha pelabuhan, hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara," kata Firli kepada
Medcom.id, Jumat, 12 November 2021.
Tantangan kedua, yaitu masih ditemukannya pemberian jasa layanan pelabuhan yang tidak terekam dalam sistem. Artinya, sistem yang diterapkan masih dilakukan dengan cara manual.
"Hal tersebut menjadikan besaran pembayaran pengguna jasa pelabuhan tak sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga, rawan terjadi praktik korupsi," ucap Firli.
Tantangan ketiga, kata Firli, ada tidak kesesuaian pada proses bongkar muat di pelabuhan. Mulai dari kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja.
Baca:
KPK Tindaklanjuti Permintaan Luhut Terkait Mafia Pelabuhan
Menurut Firli, kondisi itu tidak hanya merugikan pengguna jasa. Tetapi juga merugikan bongkar muat sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan.
Tantangan terakhir, yakni masih ditemukannya layanan jasa pelabuhan yang belum terintegrasi. Seperti layanan karantina dan keterbatasan sumber daya manusia.
Firli mengatakan tantangan itu menjadi pekerjaan rumah KPK. Khususnya dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Strategi nasional pencegahan korupsi bisa dioptimalkan, sehingga layanan semakin mudah, waktu semakin pendek dan biaya semakin murah. Apa yang kita peroleh kita tanamkan investasi untuk negara kita. Begitu banyak sumber yang bisa kita gali," ujar Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
