Tersangka kasus pembobolan BNI, Maria Pauline Lumowa, berhasil diekstradisi dari Serbia ke pemerintah Indonesia setelah 17 tahun buron. ANT/Aditya Pradana Putra
Tersangka kasus pembobolan BNI, Maria Pauline Lumowa, berhasil diekstradisi dari Serbia ke pemerintah Indonesia setelah 17 tahun buron. ANT/Aditya Pradana Putra

Polisi Bisa Tunjuk Pengacara untuk Maria Pauline

Nasional kasus pembobolan dana Maria Pauline Lumowa
Siti Yona Hukmana • 14 Juli 2020 10:22
Jakarta: Kepolisian dinilai bisa menunjuk pengacara untuk pembobol kas BNI Maria Pauline Lumowa. Warga Belanda itu belum bisa diperiksa lantaran masih menunggu penasihat hukum dari negaranya.
 
"Jika tidak juga mendapatkan (pengacara), pemeriksaan untuk berita acara pemeriksaan (BAP) tetap bisa dilanjutkan dengan pendampingan oleh penasihat hukum yang ditunjuk penyidik," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada Medcom.id, Selasa, 14 Juli 2020.
 
Abdul menegaskan Maria wajib memiliki pengacara selama menjalani proses hukum. Sebab, dia terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana mati atau 15 tahun atau 5 tahun bagi mereka yang tidak mampu (mendatangkan pengacara), pejabat dalam pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka," terang Abdul.
 
Abdul menjelaskan aturan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 56 KUHP. Menurut dia, negara telah menyediakan sejumlah dana untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses keadilan.
 
Baca: Maria Pauline Wajib Didampingi Pengacara
 
Penyidik belum bisa memeriksa Maria. Maria emoh diperiksa karena masih menunggu kehadiran penasihat hukum dari Kedutaan Besar Belanda.
 
"Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, namun pada saat pemeriksaan yang bersangkutan masih menunggu adanya pendampingan oleh penasihat hukum," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 13 Juli 2020.
 
Awi mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan pengadaan penasihat hukum ke Kedutaan Besar Belanda. Namun, Polri belum menerima jawaban resmi.
 
"Tentunya hal tersebut (penasihat hukum) menjadi hak dari tersangka. Dalam hal ini penyidik sangat menghormati proses ini," ungkap Awi.
 
Maria merupakan salah satu tersangka pembobol BNI melalui L/C fiktif yang terjadi pada 2003. Negara dirugikan Rp1,7 triliun atas perbuatannya.
 
Setelah 17 tahun buron, Maria akan menghadapi proses hukum atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal pidana penjara seumur hidup.
 
Teranyar, polisi juga mengenakan Maria Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Aset-aset warga Belanda itu bakal ditelusuri.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif