Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung program subsidi upah pemerintah. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sudah melihat database pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
"KPK pasti mendukung program ini. Kita sudah lihat data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan," kata Pahala dalam video konferensi pers, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020.
Pahala memercayai database BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih ada data yang perlu diperbaiki.
"Pada dasarnya database di BPJS Ketenagakerjaan pernah kami lihat. Dan tim KPK ada pengkajian sejak tahun lalu, jadi rasanya kalau kita pikir untuk seri pertama ini bisa berjalan," ujarnya.
KPK siap menyempurnakan masalah yang muncul di tingkat teknis. Pahala pun meminta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian subsidi epat sasaran.
Baca: Penerima Subsidi Upah Jadi 15,7 Juta Orang
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah siap berkoordinasi dengan KPK. Dia juga akan memberikan data-data calon penerima subsidi.
"Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting. Maka dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang melibatkan kepolisian, Kejaksaan Agung, dari Badan Pemeriksa Keuangan dan tentu saja dari KPK," ungkap Ida.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung program subsidi upah pemerintah. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sudah melihat
database pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
"KPK pasti mendukung program ini. Kita sudah lihat data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan," kata Pahala dalam video konferensi pers, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020.
Pahala memercayai
database BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih ada data yang perlu diperbaiki.
"Pada dasarnya
database di BPJS Ketenagakerjaan pernah kami lihat. Dan tim KPK ada pengkajian sejak tahun lalu, jadi rasanya kalau kita pikir untuk seri pertama ini bisa berjalan," ujarnya.
KPK siap menyempurnakan masalah yang muncul di tingkat teknis. Pahala pun meminta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian subsidi epat sasaran.
Baca: Penerima Subsidi Upah Jadi 15,7 Juta Orang
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah siap berkoordinasi dengan KPK. Dia juga akan memberikan data-data calon penerima subsidi.
"Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting. Maka dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang melibatkan kepolisian, Kejaksaan Agung, dari Badan Pemeriksa Keuangan dan tentu saja dari KPK," ungkap Ida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
