Jakarta: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengajak semua pihak bisa menghargai kinerja Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK. Tim yang dipimpin Yenti Ganarsih itu dinilai sudah meloloskan calon-calon terbaik.
“Akan lebih baik jika semua pihak yang mendukung KPK bisa menghargai dan mendukung kinerja Pansel Capim KPK,” ujar Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Rabbi meyakini pansel tak mungkin meloloskan capim yang diragukan kapabilitasnya. Karena pansel juga diisi oleh orang-orang yang sudah teruji integritasnya.
“Saya pikir terlalu jauh jika sampai berprasangka bahwa Pansel Capim KPK dianggap sengaja meloloskan calon yang tidak kredibel. Karena munculnya Pansel Capim KPK juga sepengetahuan Presiden Jokowi,” ujar dia.
Menurut Rabbi, proses seleksi capim KPK jilid V sudah berjalan sangat baik. Apalagi wawancara terhadap capim dilakukan terbuka untuk publik. Dia menilai hal itu menunjukkan pansel turut menyertakan publik dalam memiliki capim di Lembaga Antirasuah.
“Dulu tidak pernah ada wawancara terbuka untuk publik ini. Artinya publik bisa menilai langsung seperti apa para calon komisioner KPK itu,” tutur dia.
Rabbi juga meyakini Presiden mendukung penuh apa pun hasil dari kerja keras pansel. Termasuk soal adanya unsur polri dan kejaksaan di komisioner KPK. Karena, menurut Undang-Undang KPK, pimpinan Komisi Antikorupsi terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
Unsur pemerintah yang punya kompetensi sebagai penyidik dan penuntut sesuai KUHAP dan diakui secara universal ialah polisi dan jaksa. Sementara itu, pimpinan KPK dari unsur masyarakat ialah akademisi atau anggota masyarakat lain.
“Pertanyaanya, kenapa sampai ada kelompok tertentu yang mati-matian menolak unsur pemerintah ada di KPK. Padahal Undang-Undang-nya sudah jelas, ada kepentingan apa?” pungkas dia.
Jakarta: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengajak semua pihak bisa menghargai kinerja Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK. Tim yang dipimpin Yenti Ganarsih itu dinilai sudah meloloskan calon-calon terbaik.
“Akan lebih baik jika semua pihak yang mendukung KPK bisa menghargai dan mendukung kinerja Pansel Capim KPK,” ujar Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Rabbi meyakini pansel tak mungkin meloloskan capim yang diragukan kapabilitasnya. Karena pansel juga diisi oleh orang-orang yang sudah teruji integritasnya.
“Saya pikir terlalu jauh jika sampai berprasangka bahwa Pansel Capim KPK dianggap sengaja meloloskan calon yang tidak kredibel. Karena munculnya Pansel Capim KPK juga sepengetahuan Presiden Jokowi,” ujar dia.
Menurut Rabbi, proses seleksi capim KPK jilid V sudah berjalan sangat baik. Apalagi wawancara terhadap capim dilakukan terbuka untuk publik. Dia menilai hal itu menunjukkan pansel turut menyertakan publik dalam memiliki capim di Lembaga Antirasuah.
“Dulu tidak pernah ada wawancara terbuka untuk publik ini. Artinya publik bisa menilai langsung seperti apa para calon komisioner KPK itu,” tutur dia.
Rabbi juga meyakini Presiden mendukung penuh apa pun hasil dari kerja keras pansel. Termasuk soal adanya unsur polri dan kejaksaan di komisioner KPK. Karena, menurut Undang-Undang KPK, pimpinan Komisi Antikorupsi terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
Unsur pemerintah yang punya kompetensi sebagai penyidik dan penuntut sesuai KUHAP dan diakui secara universal ialah polisi dan jaksa. Sementara itu, pimpinan KPK dari unsur masyarakat ialah akademisi atau anggota masyarakat lain.
“Pertanyaanya, kenapa sampai ada kelompok tertentu yang mati-matian menolak unsur pemerintah ada di KPK. Padahal Undang-Undang-nya sudah jelas, ada kepentingan apa?” pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
