Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Pius Erlangga)

KPK Periksa Legislator Fraksi Golkar Eka Sastra

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 23 Mei 2019 10:36
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Fraksi Golkar, Eka Sastra. Dia akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap jasa distribusi PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).

"Eka Sastra akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (pejabat PT Inersia, Indung)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Penyidik juga memanggil Kesubdit DAK 1 pada Direktorat Perimbangan Daerah ‎Kemenkeu dan satu pihak swasta bernama Dipa Malik. Keduanya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Indung.
 
Indung bersama Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:12 Kendaraan Hasil Pencucian Uang Abdul Latif Disita
 
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah terjadi enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.
 
Dari Bowo penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan kedalam amplop berwarna putih.
 
Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif