Logo Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih. (Foto: MI/Susanto)
Logo Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih. (Foto: MI/Susanto)

Revisi UU KPK untuk Menyehatkan Negara

Nasional revisi uu kpk
Medcom • 11 September 2019 20:42
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk akal dan untuk menyehatkan negara. Presiden Joko Widodo diminta tak perlu ragu mengambil sikap melakukan perubahan UU KPK.
 
“Semua gagasan yang muncul menyertai revisi UU KPK, menurut saya masuk akal dari sisi tata negara. Sehingga, presiden tidak perlu ragu mengambil sikap melakukan perubahan UU KPK,” kata Margarito, Rabu, 11 September 2019.
 
Menurut Margarito, Presiden mesti mengetahui bahwa hukum boleh saja hebat. Tapi, jika ada yang salah maka akan melumpuhkan dan membinasakan negara. Karena itu, perubahan UU KPK ini harus dilihat untuk menyehatkan negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Karena soal-soal ketidakpastian membuat negara ini tidak sehat. Dengan membuat itu menjadi jelas, maka itu sama nilainya dengan usaha untuk membuat menyehatkan negara,” ujarnya.
 
Ia menilai ada ketidakpastian sejumlah pasal dalam UU KPK, sehingga harus diperjelas misalnya soal pencegahan, bagaimana model pencegahan itu. Karena, hal tersebut tidak memberikan kepastian apa-apa. Padahal, kata dia, tipikal hukum pidana itu memberikan kepastian.
 

“Ini untuk menghindari tindakan suka-suka atau kesewenang-wenang. Pada titik itu, maka usaha untuk membuat ketidakpastian itu berubah menjadi pasti adalah hal yang imperatif dalam konteks negara hukum demokratis,” jelas dia.
 
Margarito juga mengatakan status hukum KPK juga harus diperjelas. Sebab, yang namanya penegakan hukum atau pelaksanaan hukum itu kewenangan pemerintah. Maka, perlu disadari semua orang bahwa KPK sama sekali tidak punya karakter peradilan.
 
“Itu kerjaannya eksekutif. Karena kerjaannya eksekutif, maka lembaga itu secara tata negara mesti berada dibawah kendali presiden atau dibawah rumpun kekuasaan presiden. Suka tidak suka atau senang tidak senang, kalau mau sehat secara tata negara maka itu yang harus diluruskan,” katanya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif