Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. Medcom.id/Cindy Ang.
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. Medcom.id/Cindy Ang.

Bachtiar Nasir Tak Memenuhi Panggilan Polisi

Nasional tppu
Cindy • 08 Mei 2019 12:33
Jakarta: Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir dipastikan tidak akan memenuhi panggilan polisi pada hari ini. Alasannya, Bachtiar sudah memiliki agenda lain yang tak dapat ditinggalkan.
 
"Seharusnya ada panggilan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir pada 8 Mei 2019, namun (tak bisa hadir) dikarenakan ustaz sudah memiliki jadwal yang telah ditetapkan," kata kuasa hukum Bachtiar, Nasrul Nasution lewat rekaman video yang dikirim kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Hari ini, Bachtiar seharusnya diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Nasrul akan meminta kepada kepolisian untuk menunda pemanggilan terhadap kliennya hingga waktu yang belum ditentukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehingga kami selaku kuasa hukum menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penundaan terhadap pemeriksaan Ustaz Bachtiar Nasir," ucapnya.
 
Bachtiar sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi pada 2017 untuk kasus YKUS yang menjerat tersangka Islahudin Akbar, oknum karyawan Bank Nasional Indonesia (BNI).
 
Bachtiar diduga menggunakan dana di YKUS untuk kepentingan pribadi. Usai diperiksa pada 10 Februari 2017, Bachtiar membantah menyelewengkan dana umat.
 
Dia mengaku dana yang terkumpul selama ini terpakai untuk konsumsi massa yang ikut unjuk rasa. Dana juga digunakan buat pengobatan korban aksi 411 di Jakarta yang luka-luka.
 
Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 JunctoPasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, atau Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP JunctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP, atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif