Gedung Merah Putih KPK. (MI/Rommy Pujianto)
Gedung Merah Putih KPK. (MI/Rommy Pujianto)

Petinggi PT Adhi Karya Mangkir Panggilan KPK

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Juven Martua Sitompul • 05 April 2019 03:00
Jakarta: General Manager PT Adhi Karya, Harimawan Anhari, mangkir panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harimawan sedianya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), milik Kementerian PUPR.
 
Penyidik belum menerima informasi terkait alasan ketidakhadiran petinggi PT Adhi Karya tersebut. Harimawan rencananya bakal diperiksa untuk tersangka Kasatker SPAM Darurat Kempupera Teuku Moch Nazar.
 
"Belum diperoleh informasi atas ketidakhadiran yang bersangkutan (Harimawan Anhari)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Direktur PT Wahana, Zaini Abidin Noor juga mangkir dari panggilan penyidik. Zaini pun tak memberikan surat keterangan terkait ketidakhadirannya tersebut.
 
KPK sejauh ini telah menerima pengembalian uang suap dari 59 pejabat Kementerian PUPR. Total uang yang dikembalikan dari para pejabat Kementerian PUPR sebanyak Rp22 miliar, USD148.500 dan SGD28.100. Uang itu dikembalikan ke KPK secara bertahap.
 
Lembaga Antirasuah juga telah menyita rumah dan tanah di kawasan Sentul, Bogor serta emas batangan seberat 500 gram. Kedua aset tersebut disita KPK dari dua pejabat Kementerian PUPR karena diduga fee dari proyek tersebut.
 
Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya sebagai pihak pemberi yakni Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT TSP, Irene Irma; Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
Baca: Suap Proyek Air Minum Sistematis
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAMDarurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Total barang bukti yang diamankan KPK dalam kasus ini uang sejumlah Rp3.3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200. Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
 
Sementara 2 proyek lain yang juga diatur lelangnya yaitu pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif