KPK Selisik Uang Suap DAK Kebumen ke PAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarief. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan adanya aliran dana suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016 ke sejumlah kegiatan PAN. Hal ini pertama kali terungkap dalam persidangan Bupati Kebumen Yahya Fuad.
 
"Iya, semua informasi yang keluar di pengadilan itu kita sedang telusuri dan kita lihat signifikansi dari kejadian-kejadian itu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018.
 
Menurut Laode, semua informasi atau fakta yang muncul dalam persidangan akan dicermati lebih detail oleh penyidik. "Untuk sementara kita masih berlaku dan memperhatikan juga keterangan di pengadilan," ujarnya.
 
Laode mengatakan tak menutup kemungkinan penyidik bakal memanggil para kader PAN. Semua pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam kasus suap ini tak akan lepas dari bidikan KPK.
 
"Kalau penyidik membutuhkan informasi baru pasti akan dipanggil orang-orang yang dianggap bertanggungjawab untuk itu," ucap dia.
 
Laode bahkan menyebut pihaknya membuka peluang menyita uang yang diduga mengalir ke kegiatan PAN tersebut. Namun, untuk proses penyitaan akan diputuskan setelah ditemukan bukti kuat dari hasil penyidikan.
 
"Saya belum bisa katakan apa yang akan dilakukan dengan uang-uang tersebut," pungkasnya.
 
KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.

Baca: Taufik Kurniawan Ditahan

Uang diserahkan karena Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik Rp100 miliar di APBN. Penetapan tersangka pada Taufik merupakan pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad.
 
Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id