Terdakwa Rusliyanto - Medcom.id/Damar Iradat.
Terdakwa Rusliyanto - Medcom.id/Damar Iradat.

Legislator Lampung Tengah Dituntut 5 Tahun Penjara

Nasional Suap Bupati Mustafa
Damar Iradat • 18 Oktober 2018 20:47
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng), Rusliyanto dituntut hukuman lima tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp450 juta subsider enam bulan kurungan penjara.
 
Jaksa meyakini, Rusliyanto bersama Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga telah menerima suap Rp1 miliar terkait suap persetujuan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero). Uang itu diterima dari Bupati Lampung Tengah Mustafa.
 
"Menuntut, menyatakan terdakwa Rusliyanto bersalah melakukan korupsi," ujar Jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pegadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan perbuatan memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan oleh pemerintah dan mencederai tatatan birokrasi.
 
Sementara, pertimbangan meringankan, Rusliyanto masih memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, Rusliyanto juga telah mengakui perbuatannya, ia bukan pelaku utama, dan mengungkap peran pelaku lainnya.
 
(Baca juga:Saksi dapat Rp100 Juta Urus Pinjaman untuk Pemda Lamteng)
 
Rusliyanto dan Natalis Sinaga didakwa menerima suap Rp1 miliar. Uang yang ia terima merupakan sebagian dari Rp2,5 miliar yang dijanjikan oleh Mustafa.
 
Jaksa mengatakan uang tersebut diberikan Mustafa agar Natalis Sinaga menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Lamteng untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar, atas pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT SMI.
 
Praktik rasuah ini berawal ketika Pemkab Lamteng meminjam dana Rp300 miliar kepada PT SMI untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan. Salah satu syarat peminjaman itu adalah persetujuan dari pimpinan DPRD yakni Achmad Junaidi, Natalis Sinaga dan Riagus Ria, terkait kesedian pemotongan DAU atau DBH secara langsung dalam hal terjadi gagal bayar. Persetujuan dari DPRD tertuang melalui surat pernyataan.
 
Rusliyanto dituntut pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU RI tahun 31 tahun 199 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan UU nomor 31 tahun 199 tentang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
 
(Baca juga:Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap Rp9,6 Miliar)

 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif