Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Pegawai BPK Jabar Diduga Terima Suap dari Banyak Pihak

Candra Yuri Nuralam • 23 Mei 2022 12:33
Jakarta: Tersangka sekaligus pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah Karwita diduga menerima suap dari beberapa pihak. Dugaan ini didalami saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pemeriksaan dua Mahasiswa Putri Nur Fajrina dan Sufiandi pada Jumat, 20 Mei 2022.
 
"Keduanya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang dari beberapa pihak untuk tersangka HNRK (Hendra Nur Rahmatullah Karwita)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Mei 2022.
 
Ali enggan memerinci pihak yang diduga memberikan uang suap ke Hendra. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga memanggil wiraswasta Jonarudin Syah pada pekan lalu. Namun, Jonarudin mangkir.
 
"Tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan kembali oleh tim penyidik," ujar Ali.
 
Baca: Ade Yasin Diduga Palak Kontraktor untuk Menyuap Pegawai BPK Jabar
 
Sebanyak delapan tersangka ditetapkan dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Para tersangka pemberi, yakni Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif